Bupati Alor Marahi Staf Kemensos, Risma Tegaskan Bantuan yang Diserahkan Bukan PKH

Merdeka.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan polemik video viral anak buahnya yang dimarahi Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Amon Djobo.

Diketahui, dalam video yang tersebar di media sosial, Amon mempertanyakan mekanisme penyaluran bantuan kepada dua orang staf Kemensos. Seharusnya pembagian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) harus melewati pemda dan bukan dibagikan oleh legislatif atau DPRD setempat.

Ada beberapa penjelasan yang disampaikan Risma. Pertama, bantuan saat itu bukan untuk PKH tetapi untuk korban bencana. Itu pula yang membuat bantuan harus cepat disalurkan.

Risma mengaku berusaha menghubungi pihak pemerintah maupun yang berwenang di NTT, namun terkendala karena jaringan telepon terganggu akibat bencana alam banjir Alor, Adonara dan Lembata serta di Sumba Timur.

"Tak jelaskan ya, jadi sebetulnya itu bantuan bukan PKH, tapi Bantuan untuk bencana. Jadi kalau bantuan untuk bencana gimana kita saat itu saya sendiri saya ngirim barang saat itu dari jakarta jauh, kita kepingin cepat kita kirim dari Surabaya, " ucap dia di Bandung, Rabu (2/6).

"Kalau dari Surabaya angkutan itu gratis kita tidak bisa masuk ke pulau itu. Saya hubungi bagaimana kondisi di sana karena hampir seluruh NTT (jaringan telekomunikasi terganggu), saya hubungi kepala dinas, staf saya, enggak ada yang bisa karena memang saat itu jaringan terputus," tuturnya.

Risma akhirnya berinisiatif untuk menghubungi Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek untuk menanyakan kondisi terbaru sekaligus membantu menyalurkan bantuan kepada warga terdampak.

"Saya masih ada WA-nya saya bisa tunjukan bahwa kami tidak punya kepentingan apapun. Terus begitu barang tidak bisa masuk beliau (Ketua DPRD) menawarkan, 'Bu itu ada paket dari Dolog (depot logistik) yang ibu bisa ganti karena kita tidak bisa merapat bantuan karena cuacanya buruk," kata dia.

Risma pun menyetujui usulan itu karena menilai banyak warga yang butuh bantuan dengan penyaluran cepat.

"Seperti itu, akhirnya ya sudahlah dibagi. Tidak ada (kepentingan apapun) sekali lagi itu bukan PKH. Kami mulai bulan Januari tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tidak ada. Itu adalah bantuan bencana," terang dia.