Bupati Bantul Minta Aturan Warga Beda Keyakinan Dilarang Bermukim Dihapus

Merdeka.com - Penolakan terhadap Slamet Jumiarto yang ingin mengontrak di RT 8, Padukuhan Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul mendapatkan respons dari Bupati Bantul, Suharsono.

Suharsono mengatakan aturan yang dibuat Kepala Padukuhan Karet itu melanggar aturan hukum yang ada. Suharsono pun meminta agar aturan itu diubah.

Suharsono menyebut Indonesia menjunjung tinggi keberagaman dan itu termaktub dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini disebut Suharsono haruslah dikedepankan dan tak boleh ditentang.

"NKRI mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika dan seharusnya tidak ada mendiskreditkan suku, ras dan agama. Jadi aturan itu salah besar dan melawan hukum itu. Dari Pak Dukuh juga sudah menyatakan dan mengakui kalau aturan itu dibikinnya sendiri. Dia juga sudah minta maaf atas kekurangan pengetahuannya akan hukum," ujar Suharsono di Kantor Kabupaten Bantul, Selasa (2/4).

Suharsono menegaskan aturan yang dibuat Kepala Dukuh Karet itu tak memiliki landasan hukum yang jelas. Suharsono pun meminta agar aturan itu diubah atau dihapus.

"Kalau tidak ada dasar hukumnya ya tetap ndak boleh. Misalnya di situ non-Muslim enggak boleh, itu tidak ada dasar hukumnya dan jelas melanggar hukum. Jadi enggak boleh dipakai itu (aturan Dusun Karet), dan kalau mau pakai aturan itu ya harus diubah," tegas Suharsono.

Suharsono menerangkan jika di daerah Padukuhan Karet memang merupakan lingkungan Islam. Meskipun demikian Suharsono menegaskan jika di wilayah Kabupaten Bantul tidak boleh ada larangan bagi warga berbeda keyakinan untuk bermukim. Menurut Suharsono, Indonesia bukanlah negara Islam sehingga tidak boleh ada larangan warga beda keyakinan untuk menetap.

"Kalau ada masyarakat yang tidak setuju, nanti kita koordinasi. Karena itu kan lingkungan Islam padahal kita kan bukan negara Islam. Ya to? Warga negara kan terdiri dari beda ras, suku dan agama, jadi sebetulnya enggak boleh ada larangan gitu. Kecuali keberadaan yang bersangkutan mengganggu dan membuat ribut dengan masyarakat," pungkas Suharsono.

Sebelumnya, Slamet Jumiarto mendapatkan penolakan saat mengontrak rumah. Penolakan dari pengurus padukuhan ini karena adanya aturan di padukuhan tersebut tentang tidak boleh warga beda keyakinan menjadi pendatang dan bermukim di sana.

Aturan larangan bagi warga beda keyakinan untuk menetap ini tertuang dalam kesepakatan warga. Kesepakatan ini termuat dalam surat bernomor 03/Pokgiat/Krt/Plt/X/2015. Aturan itu disahkan pada 19 Oktober 2015 dengan ditandatangani oleh Ketua Dusun Karet, Iswanto dan Ketua Pokgiat Ahmad Sudarmi.

Kepala Dukuh Karet, Iswanto membenarkan terkait aturan yang disepakati oleh warga yang melarang warga non-Muslim untuk tinggal di wilayahnya. Aturan itupun telah disepakati oleh warga dan pengurus Padukuhan.

"Aturannya itu intinya, penduduk luar Karet yang beli tanah itu tidak diperbolehkan yang non-Muslim. Sudah kesepakatan warga masyarakat," tutup Iswanto.