Follow
Bupati Banyuasin Ancam Pidana ASN yang Manipulasi Data Warga Miskin Penerima BLT
Merdeka.com - Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Askolani mengancam Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berani memanipulasi data warga miskin penerima bantuan jaring pengaman sosial penanggulangan Covid-19.
Askolani mengaku sudah berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan dan TNI untuk mengeksekusi jaring pengaman sosial bagi warga terdampak Corona.
"Saya siap memidanakan siapa saja yang mencoba kongkalikong lalu memanipulasi data warga miskin di tengah bangsa lagi mendapatkan cobaan berat seperti ini," kata Askolani.
-
Siapa yang dipantau oleh Bupati Banyuwangi? Ipuk meninjau layanan kesehatan di Puskesmas Kertosari dan RSUD Blambangan Banyuwangi. Di puskesmas dan RSUD Blambangan, Ipuk berkeliling dan melihat layanan di sana.
-
Kenapa Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? 'Ini sebagai upaya memerangi korupsi. Apalagi korupsi bertentangan dengan hak asasi manusia. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita mampu menjauhkan diri kita dari korupsi,' katanya.
-
Bagaimana Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? Dengan mengambil tema Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju, kegiatan itu dilaksanakan di halaman Polder Ilham Maulana, Sabtu (9/12) pagi.
-
Mengapa Bupati Banyuwangi mengajak ASN meneladani sifat Nabi? 'Sebagai ASN, kita harus berusaha meniru sifat-sifat beliau dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat,' ujar Ipuk.
-
Apa yang dilakukan Bupati Bengkulu Utara? Dalam kunjungan tersebut, Ir Mian mempresentasikan tentang kondisi ruas jalan dan pasar di wilayah Kabupaten Bengkulu. Ia menyampaikan harapannya agar ruas jalan dan pasar di sana bisa dibangun dan diperbaiki agar layak.
-
Siapa yang mengancam warga? 'Setelah kami periksa secara maraton, kami tingkatkan ke penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka,' ungkap Kasatreskrim Polrestabes Palembang AKBP Haris Dinzah, Selasa (19/12). Tersangka Bripka ED dijerat Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman paling lama satu tahun penjara.
Bukan hanya ASN, pejabat di tingkat desa, kelurahan hingga kecamatan juga akan dipidana jika tergiur melakukan aksi tak terpuji tersebut.
Bantuan dari pemerintah, mulai dari bantuan tunai hingga sembako bersifat bantuan kemanusiaan untuk menyelamatkan warga agar tetap bertahan hidup di tengah pelemahan ekonomi akibat merebaknya wabah ini.
Setelah melakukan video conference dengan Menteri Sosial beberapa waktu lalu, Pemkab Banyuasing diminta memperbaiki data warga tak mampunya.
Pemerintah menilai dampak penyebaran corona telah menciptakan klaster masyarakat miskin baru.
Oleh karena itu, Kades, Lurah dan para ketua RT se-Kabupaten Banyuasin diminta untuk mendata warga yang di PHK atau dirumahkan akibat penyebaran virus corona ini.
Demi terlaksananya bantuan ini dan tepat sasaran, Askolani juga meminta masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi kinerja pejabat di tingkat desa hingga kecamatan.
"Jika ada kejanggalan silahkan lapor dan saya minta kecamatan membentuk posko pengaduan yang beranggotakan pegawai kecamatan, polisi dan TNI," katanya.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyiapkan anggaran sekitar Rp47 miliar untuk penanganan Covid-19.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Timnas Amin mengingatkan, pejabat pemerintahan yang melanggar bisa diberhentikan dari jabatannya.
Baca Selengkapnya
Anies meminta warga mewaspadai adanya godaan berupa uang hingga Bansos bersyarat
Baca Selengkapnya
Menurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.
Baca Selengkapnya
Pemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca Selengkapnya
Ahmad Mudhlor Ali akan diperiksa sebagai saksi untuk para tersangka lain
Baca Selengkapnya
Sampai saat ini belum ada laporan masyarakat terkait kasus itu, sehingga bawaslu punya kewenangan untuk memanggil berdasarkan pemberitaan di media.
Baca Selengkapnya
Viral video diduga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Boyolali mengaku diperintah untuk memenangkan PDIP dan Ganjar
Baca Selengkapnya
Faisal paparkan 'Bansos Menjelang Pemilu 2024 Sangat Ugal-Ugalan untuk Memenangkan Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya
Uang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.
Baca Selengkapnya
Menko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).
Baca Selengkapnya
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya
enko Polhukam Hadi mengatakan menurut analisa BSSN, ada sebagian data yang bocor, tidak sesuai dengan data asli
Baca Selengkapnya