Bupati Bekasi tersangka suap, Pemprov belum bahas pelaksana harian

Merdeka.com - Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Meikarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum menetapkan pelaksana harian (Plh) pengganti Neneng.

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Iwa Karniwa mengaku menunggu perkembangan dari KPK terkait kasus tersebut.

"Kalau sudah jelas sesuai Undang-Undang 23 sudah ada mekanismenya. Saya sudah minta kepada Biro Pemerintahan untuk segera berkonsultasi menyikapi hal ini," katanya saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (16/10).

Meaki begitu, Iwa meminta seluruh aparatur sipil Negara (ASN) Bekasi untuk tidak terpengaruh dan tetap bekerja melakukan pelayanan publik seperti biasa.

"Pelayanan kepada masyarakat jangan sampai terganggu. Bekerja seperti biasa saja," katanya.

Terkait kasus tangkap tangan yang berkaitan dengan proyek Meikarta, Iwa memilih menunggu informasi lebih lengkap dan perkembangan yang akan disampaikan KPK.

Menurutnya, Pemprov Jabar sudah melakukan pemberian rekomendasi perizinan sesuai aturan dan berbagai pertimbangan, termasuk faktor lingkungan. Jika terjadi mekanisme di luar dari aturan yang diduga masuk ke ranah korupsi, maka hal tersebut di luar tanggung jawab Pemprov Jabar.

Lebih lanjut Iwa menilai kesekian kalinya kepala daerah di Jabar tertangkap tangan oleh KPK menjadi peringatan bagi seluruh ASN di Jabar. Iwa meminta ASN untuk tetap bekerja dengan baik dan sesuai ketentuan.

"Dan diantara kita harus saling mengingatkan. Bagaimana langkah ke depan supaya di Jabar cukup sampai di Kabupaten Bekasi dan tidak terulang di daerah lain," paparnya.