Bupati Bogor: Fungsi Hutan di Kawasan Puncak Sebagai RTH Harus Dikembalikan
Merdeka.com - Bupati Bogor, Ade Yasin menyebut fungsi kawasan Puncak sebagai daerah resapan air semakin berkurang akibat pembukaan lahan untuk pembangunan yang masif. Menurut Ade, kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Puncak seharusnya 55 persen, namun seiring perkembangan untuk mencapai 50 persen pun sulit dilakukan.
"Puncak itu terdiri dari Kecamatan Ciawi, Megamendung dan Cisarua. Kebutuhan RTH nya seharusnya 55 persen, tapi seiring berkembangnya kawasan Puncak, sulit sekali untuk sampai 50 persen," kata Ade, Selasa (9/11).
Ade mengatakan, banyak pemilik Hak Guna Usaha (HGU) pada lahan di kawasan Puncak. Namun, mereka tidak menggunakan haknya dengan baik. Bahkan, banyak HGU yang izinnya telah habis, namun terlantar begitu saja.
-
Apa yang terjadi di Puncak? Viral di media sosial kemacetan horor terjadi kembali di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat, saat libur panjang akhir pekan.
-
Mengapa warga Puncak meninggal? Kematian karena diare dan dehidrasi,“ Abdul menyebutkan berdasarkan laporan tersebut, kekeringan ini telah berdampak pada kurang lebih 7.500 jiwa.
-
Kenapa situs Bukit Kerang semakin tidak terawat? Seiring berjalannya waktu, situs ini semakin tidak terawat, kondisinya semakin memprihatinkan.
-
Dimana letak Puncak? Puncak adalah salah satu destinasi wisata favorit bagi banyak orang, terutama yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya.
-
Mengapa eksekusi lahan itu ricuh? Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira membenarkan anggotanya mengalami luka akibat sabetan sajam saat PN Jambi melakukan eksekusi.
"Yang HGU-nya habis, tidak terawat, tidak dipelihara, terlantar, harus cepat-cepat diambil alih negara, yang jelas fungsinya dikembalikan kepada fungsi awalnya. Jika hutan, fungsi harus hutan, tidak lagi dieksploitasi untuk hal-hal yang memang lebih kepada sifatnya komersial," tegas Ade.
Ade menjelaskan, sejatinya kawasan Puncak memiliki fungsi sebagai hutan maupun perkebunan, meski tidak tertutup kemungkinan ada bangunan di sekitarnya, namun harus tetap menjaga fungsi kawasan tersebut.
"Kita minta kepada pemerintah pusat, fungsi-fungsi hutan ini dikembalikan, karena khawatir ketika kita terlalu lepas, terlalu mengkomersialisasikan, terlalu asyik, akhirnya malah timbul hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana dan lain-lain," kata Ade.
Pada Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) 2021, Senin (8/11), ditargetkan penanaman 50 ribu pohon di kawasan Puncak untuk mengembalikan fungsinya sebagai resapan air.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri AHY akan menertibkan kawasan Puncak Bogor dari bangunan liar tak berizin.
Baca SelengkapnyaNusron menjelaskan, dari luas 2.806 hektare itu, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto mengungkapkan, lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki sertifikat.
Baca SelengkapnyaKetua Ombudsman Mokhamad Najih menyampaikan sudah seharusnya penguasaan yang sangat luas tidak boleh diberikan dalam bentuk Surat Hak Milik, termasuk juga HGU.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut, kesalahan yang dilakukan oleh KLHK adalah mengeluarkan izin penggunaan tanah kepada pihak yang tidak berhak.
Baca SelengkapnyaCapres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengklaim telah mengembalikan ratusan ribu hektare lahan HGU kepada negara 2 tahun lalu.
Baca SelengkapnyaPermasalahan ini harus diselesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Baca SelengkapnyaSebelumnya tagar 'All Eyes On Papua' viral di media sosial akhir-akhir ini.
Baca Selengkapnya331 Lapak PKL di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor ditertibkan oleh Pemerintah (Pemkab) Kabupaten Bogor.
Baca SelengkapnyaHasto juga menyinggung pemimpin yang paham HAM pasti anti dengan korupsi.
Baca Selengkapnya