Bupati Bogor Imbau Warga Tak Kaget dengan PSBB Jawa-Bali
Merdeka.com - Bupati Bogor, Ade Yasin mengimbau warganya agar tidak kaget saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021.
Ade mengatakan pembatasan kegiatan masyarakat dengan lebih ketat ini untuk menekan penularan Covid-19 yang menurutnya semakin mengkhawatirkan.
"Tentu kami harus ikut dengan aturan baru. Kabupaten Bogor sebagai daerah dekat Jakarta akan melaksanakan itu pada 11-24 Januari 2021," kata Ade Yasin, Kamis (7/1).
-
Mengapa BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi? Menurut Siruaya, meski Program JKN sudah berjalan hampir sepuluh tahun, namun edukasi dan sosialisasi harus terus digencarkan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat menerima informasi yang tepat mengenai Program JKN.
-
Mengapa masyarakat diminta waspada? BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga yang ditetapkan sejak November 2020.
-
Kenapa BSI mengimbau masyarakat untuk waspada? 'WASPADA HOAX!Hati-hati dengan segala bentuk informasi palsu yang beredar dari akun media sosial tidak resmi.
-
Bagaimana cara BPOM mensosialisasikan label BPA? BPOM harus melakukan kampanye besar-besaran,' ujar Mufti. Selain itu, ia menyoroti perlunya ada petunjuk teknis untuk membantu produsen dalam mengimplementasikan perubahan ini.
-
Di mana kegiatan sosialisasi mitigasi bencana dilakukan? Dukun Nusupan yang berada di Desa Kadokan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, merupakan daerah rawan banjir.
-
Kemendag sosialisasikan Permendag baru bagaimana? Sosialisasi digelar secara hibrida yang dihadiri para eksportir dan pemangku kepentingan.
Kata Ade, pembatasan kegiatan ini tidak jauh berbeda dengan PSBB saat awal-awal pandemi Covid-19 atau pada April 2021. Sehingga dia meyakini, tidak akan banyak terjadi konfrontasi di tengah masyarakat.
"Mudah-mudahan masyarakat paham. Ini kurang lebih sama seperti April 2020. Kita juga akan sesuaikan peraturan bupati tentang PSBB. Akan kami sosialisasikan juga ke masyarakat bahwa akan ada pembatasan ketat lagi," kata dia.
Dikutip dari lamam resmi Kementerian Perekonomian, beberapa aktivitas yang dibatasi selama PSBB Jawa-Bali yakni, pemberlakuan kerja dari rumah (WFH) sebesar 75 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan ketat.
Kemudian diatur juga mengenai pembatalan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dengan melaksanakannya sevara daring atau online.
"Untuk WFH, ini baik untuk mencegah terjadinya klaster perkantoran karena akhir-akhir ini memang cukup tinggi. Jadi yang ngantor nanti hanya 25 persen saja," kata Ade Yasin.
Meski begitu, masih ada beberapa sektorkegiatan yang diperbolehkan beroperasi normal, seperti kebutuhan pokok masyarakat, kegiatan konstruksi, kegiatan di rumah ibadah dengan adanya pembatasan kapasitas dan jam operasional.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Imbauan ini mengingat penularan Covid-19 dilaporkan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaMeskipun Covid-19 yang muncul saat ini sudah tidak berbahaya seperti dulu.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaTemuan kasus Covid-19 kembali memantik kekhawatiran. Di Bali, ditemukan 43 kasus sejak awal Desember 2024.
Baca SelengkapnyaBPBD selalu siaga dan melakukan langkah antisipatif agar bencana hidrometeorologi tidak terjadi
Baca SelengkapnyaMasyarakat juga diminta segera melengkapi vaksinasi Covid-19, khususnya pada kelompok berisiko.
Baca SelengkapnyaPelaksaan Pilkada 2024 semakin dekat. Polisi semakin menguatkan pengamanan agar agenda lima tahunan tersebut bisa berjalan aman.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaPolisi menyampaikan pesan penting menjaga persatuan dan kesatuan, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah.
Baca SelengkapnyaPemerintah daerah diminta menyiapkan langkah menghadapi musim penghujan atau potensi bencana hidrometeorologi berpotensi di akhir tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu memperhatikan penanggulangan bencana Megathrust ini sesuai Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana.
Baca Selengkapnya