Follow
Bupati Bogor Khawatir Kades Gagap Kelola Dana program Satu Miliar Satu Desa
Merdeka.com - Bupati Bogor, Ade Yasin menyimpan kekhawatiran jika kepala desa tidak mampu mengelola anggaran desa membangun lewat program Satu Miliar Satu Desa (Samisade). Ade tidak ingin dana besar yang sudah dikeluarkan untuk upaya pemulihan ekonomi itu menjadi sia-sia.
Bupati memerintahkan Asistem Pemerintahan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DMPD) Kabupaten Bogor, melakukan bimbingan teknis (bimtek) terhadap kepala desa yang akan menerima gelontoran dana samisade.
"Supaya mereka paham betul maksud dari program ini. Yang memberi arahan juga harus paham mengenai konsep desa membangun. Libatkan camat juga. Karena masih ada camat dan kepala desa yang tidak paham apa itu padat karya. Siapa yang mengerjakan dan untuk apa. Jadi harus bimtek dulu," tegas Ade Yasin, Selasa (18/5).
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Bagaimana Desa Denai Lama mengelola anggaran desa? Selain itu, keunggulan lain dari Desa Wisata Denai Lama ini adalah pengelolaan anggaran desa yang jelas dan terbukti. Contoh, ada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Semua dana dan anggaran berasal dari Anggaran Dana Desa (ADD), BUMDes Sastro 3-16 yang mengubah Desa Denai Lama menjadi desa wisata yang diberi nama Agrowisata Paloh Naga.
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana Desa Sukojati mengelola keuangannya? 'Misalnya dalam pembayaran pajak, kami tidak selalu tepat waktu. Intinya dari sisi pengalokasian, belanja, hingga penatausahaannya kami selalu berusaha tepat waktu,' kata Untung.
-
Kenapa Desa Sukojati dapat tambahan dana? Selain pengelolaannya baik, Desa Sukojati juga telah ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi dari KPK. Ini yang menjadi poin plus sehingga mendapatkan tambahan DD lebih besar dari lainnya,' urai Faishol.
Samisade merupakan langkah Pemkab Bogor untuk upaya pemulihan ekonomi. Asumsinya, dengan memberikan pekerjaan kepada masyarakat, maka dapat membantu perekonomian, sekaligus meningkatkan infrastruktur di desa. Anggaran yang disiapkan dalam APBD 2021 mencapai Rp311,83 miliar, dengan sasaran 349 desa di 38 kecamatan.
"Tapi tidak semua desa mendapatkan Rp1 miliar. Sejauh ini, ada 214 desa yang ada dapat Rp1 miliar. Sisanya bervariasi tapi paling rendah Rp200 juta ada empat desa," kata Ade.
Hingga saat ini, Pemkab Bogor belum menggelontorkan anggaran Samisade. Alasannya, Ade masih belum yakin jika kepala desa bisa elegan menggunakan dana tersebut.
"Makanya bimtek dulu. Kan turunnya bertahap tuh. Jadi desa yang dapat minggu ini misalnya, bimtek dulu. Beri pengarahan. Kan pengarahan saja tidak perlu biaya," katanya.
Ade melanjutkan, dengan samisade diharapkan bisa meningkatkan akselerasi pembangunan di pedesaan sehingga bisa menyeimbangkan pertumbuhan dan perekonomian dengan membaiknya infrastruktur desa.
"Bagaimana perekonomian desa bisa meningkat jika infrastrukturnya jelek. Dan kita semua tahu bahwa, alokasi dana desa dan dana desa, banyak terkena refocussing untuk penanganan Covid-19. Makanya kami beri stimulus ini," katanya.
Agar tidak terjadi penyelewengan, Pemkab Bogor menggandeng Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk ikut melakukan pengawasan.
"Saya juga minta masyarakat ikut mengawasi. Karena ini untuk kepentingan masyarakat juga," kata Ade.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Karena saat menjabat, seorang kepala daerah mendadak akan mengelola uang hingga Rp1-2 miliar setiap tahun.
Baca Selengkapnya
Bey Machmudin tak mau menerbitkan obligasi daerah seperti era Ridwan Kamil.
Baca Selengkapnya
Dari hasil tracing rekening pelaku, penyidik tidak menemukan adanya pembelian aset.
Baca Selengkapnya
Dedi Mulyadi mengapresiasi semua pasangan calon yang menerima hasil dan memberikan dukungan kepadanya.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Wahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.
Baca Selengkapnya
SS adalah kades desa setempat periode 2016-2022. Dia kembali maju untuk periode kedua pada pilkades 2024.
Baca Selengkapnya
Jelang pemilu tidak perlu ada pemanggilan untuk proses hukum.
Baca Selengkapnya
Dulu desa ini miliki pendapatan Bumdes capai 4 miliar/tahun, kini dikabarkan memiliki utang capai Rp 9 M lebih.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca Selengkapnya
Tersangka melakukan korupsi dana seratusan juta rupiah
Baca Selengkapnya