Bupati Dedi turunkan jabatan tante dari kepala sekolah jadi guru

Merdeka.com - Sosok Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi kini banyak dikenal dengan gagasan yang unik serta terkadang kontroversi. Setelah mengeluarkan sejumlah kebijakan mulai dari larangan berpacaran lewat dari jam sembilan malam, hingga memperbolehkan pelajar membawa bantal dan tidur sewaktu istirahat di Sekolah.

Namun siapa sangka, Dedi juga merupakan seorang yang tegas dan tak pernah pandang bulu saat mengambil sikap. Termasuk kepada keluarganya.

Akhir Februari kemarin, Senin (29/2), Dedi menurunkan jabatan bibinya sendiri, dari kepala sekolah SD Negeri Pasawahan menjadi guru biasa.

"Iya bibi saya itu, adalah orang yang mengasuh saya sewaktu kecil, tapi saya harus bertindak adil," kata Dedi kepada merdeka.com di Bale Nagri Purwakarta, jumat (4/3).

Diceritakan Dedi, adik dari orang tuanya yang menjabat kepala sekolah itu, gagal menerapkan program pendidikan berkarakter hingga akhirnya tidak lolos seleksi dalam audit internal Pemkab Purwakarta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah dan Perda Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Purwakarta.

"Bibi saya ngeluh, kenapa saya diturunkan jabatannya jadi guru lagi. Saya jawab siapa yang bodoh," ujar Dedi.

Tidak hanya sampai di situ, di Dedi menuturkan, tantenya itu sempat menangis karena harus turun jabatan dengan drastis.

"Dia bilang kenapa saya yang bupati ini, sebagai keponakannya dia malah harus diturunkan dari jabatannya. Ya saya bilang kenapa juga tidak lolos audit," tutur Dedi.

Dalam Kebijakan audit internal kepala sekolah itu dilatarbelakangi karena kepemimpinan kepala sekolah yang buruk dan sarana prasarana serta tata lingkungan yang buruk. Selain itu, penilaian dilakukan karena para kepala sekolah itu tidak menjalankan pendidikan berkarakter.

"Jumlah yang diberhentikan jadi kepala sekolah dan jadi guru sebanyak 63 orang kepala sekolah SD. Termasuk bibi saya. Semuanya jadi guru lagi," ujarnya.

Audit itu sendiri dilakukan di 427 SD di Purwakarta. Pihaknya baru mengaudit 153 SD sejak Januari. Dari jumlah itu, 94 kepala Sekolah SD tetap bertahan karena memenuhi kualifikasi. 63 kepala SD lainnya diberhentikan jadi kepala.

"Selain SD Audit juga tengah dilakukan di jenjang pendidikan SMP, SMA dan SMK di Purwakarta," jelas Dedi.