Bupati jadi tersangka, kinerja Pemkab Bekasi dipastikan tak terganggu

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyesalkan aparatur sipil negaranya terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait perizinan proyek Kota Terencana Meikarta. Apalagi, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin bersama empat anak buahnya juga terseret dalam korupsi itu.

Kepala Bagian Humas Protokol Pemerintah Kabupaten Bekasi, Edward Sutarman, memastikan meskipun bupati ditetapkan sebagai tersangka, penyelenggaraan pemerintahan dipastikan berjalan normal, khususnya pelayanan publik kepada masyarakat.

"Pemerintah Bekasi sedang giat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan," kata Edward di Cikarang, Selasa (16/10).

Ia mengatakan, pemerintah daerah kini sedang berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyerapan. Sebab, setelah kasus ini terbongkar terjadinya kekosongan jabatan di sejumlah dinas.

Seperti diketahui, sedikitnya lima orang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR, Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat M Banjarnahor, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), Dewi Trisnowati, Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR, Neneng Rahmi.

KPK juga menetapkan tersangka terhadap pemberi suap, di antaranya Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Taryadi (konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group), dan Henry Jasmen (pegawai Lippo Group). KPK menyita uang diduga hasil suap senilai ratusan juta Rupiah.