Follow
Bupati Jombang kena OTT, Airlangga sudah ingatkan kader jangan korupsi
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. Nyono juga merupakan Ketua DPD I Golkar Jawa Timur.
Menanggapi penangkapan itu, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partai masih menunggu penjelasan resmi dari KPK terkait kasus apa yang menimpa Nyono. Dia menegaskan, apa yang dilakukan Nyono tidak berkaitan dengan partai.
"Pak Ketum Airlangga sudah peringatkan kader tak korupsi," kata Ace saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (3/2).
-
Apa instruksi Airlangga untuk kader Golkar? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Apa yang dilakukan Airlangga untuk Golkar? Airlangga Hartarto memperbanyak sebaran tokoh berpengaruh di berbagai dapil. Partai Golkar berhasil menduduki posisi dua perolehan suara pada Pemilu 2024 dengan persentase 15,28 persen atau 23.208.654 suara.
-
Siapa tersangka kasus korupsi KONI Sumsel? Ketua Umum KONI Sumatra Selatan Hendri Zainuddin resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi dana hibah KONI Sumsel tahun anggaran 2021 pada Senin (4/9).
Ace menambahkan, jika memang Nyono terbukti bersalah, Golkar tak segan-segan untuk memberikan sanksi tegas. Namun, jika Nyono meminta bantuan hukum, Golkar akan memberikan pendampingan.
"Kita masih tunggu penjelasan terkait kasus itu," tuturnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan seorang kepala daerah di Jawa Timur. Ternyata, yang tertangkap adalah Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.
Nyono tiba di KPK sekitar pukul 21.15 WIB, Sabtu (3/2), dengan pengawalan penyidik KPK. Penyidik KPK juga membawa sejumlah barang bukti.
Nyono tak banyak bicara saat tiba di KPK. Belum diketahui Nyono diamankan terkait kasus apa. Diduga, Nyono menerima sejumlah uang terkait suatu proyek.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, petugas KPK melakukan OTT di Bondowoso, Jawa Timur.
Baca Selengkapnya
Terkait adanya isu pemanggilan Airlangga oleh Kejaksaan Agung, Agus Gumiwang mengaku belum menerima kabar pasti.
Baca Selengkapnya
Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, mengaku tidak tahu menahu soal pakta integritas tersebut.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo menyebut ada sejumlah kader partainya yang menjadi target operasi (TO) aparat penegak hukum menjelang Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Bobby pun berpesan kepada seluruh jajarannya di Pemerintah Kota (Pemkot) Medan untuk tidak melakukan korupsi.
Baca Selengkapnya
Doli mengatakan, pihaknya pun memiliki bukti bahwa pasangan calon lain melakukan kecurangan.
Baca Selengkapnya
Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar membenarkan kadernya itu terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK.
Baca Selengkapnya
PDIP menggelar konsolidasi kader di Hotel Padma Kota Semarang, Selasa (15/8) malam.
Baca Selengkapnya
Djarot Saiful Hidayat menyindir soal partai politik yang banyak mendukung Bobby.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyatakan, pengunduran diri Airlangga menjadi urusan internal Golkar.
Baca Selengkapnya
PDIP menyebut Jokowi memang memegang arahan kebijakan, namun penggunaan anggaran berada di tangan menteri.
Baca Selengkapnya