Bupati Karangasem minta OJK hapus bunga kredit pengungsi Gunung Agung
Merdeka.com - Bupati Karangasem, IGA Mas Sumatri meminta kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat, agar warga yang tinggal di wilayah radius 8 hingga 10 km dari puncak Gunung Agung bebas dari pokok dan bunga kredit. Keluhan itu disampaikannya saat menerima tim OJK yang datang khusus meninjau situasi di Karangasem pascaerupsi Gunung Agung.
Apabila tidak bisa dibebaskan paling tidak bunga kredit diturunkan. "Kami mendapatkan permintaan dari masyarakat agar bunga dan pokoknya ini bisa dibebaskan," katanya di Kantor Bupati Karangasem, Selasa (26/12).
Bupati juga meminta kepada OJK agar warga yang tinggal di luar radius 8 hingga 10 km dari puncak Gunung Agung yang punya utang hanya bayar bunga 50 persen. "Kalau bisa warga yang berada di luar radius 8 hingga 10 km bayar bunganya diturunkan 50 persen," pintanya.
-
Apa itu bunga pinjaman? Bunga pinjaman merupakan biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam ketika mengambil pinjaman dari lembaga keuangan.
-
Siapa yang terlibat dalam pertemuan tersebut? Kepala Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahyanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3/).
-
Apa itu bunga persen pinjaman? Bunga persen pinjaman adalah biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai imbalan atas penggunaan dana pinjaman.Bunga ini dihitung sebagai persentase tertentu dari jumlah pinjaman yang diberikan. Dalam praktiknya, bunga persen pinjaman disebut juga sebagai suku bunga.
-
Apa itu KPR BRI Suku Bunga Berjenjang? KPR BRI Suku Bunga Berjenjang adalah program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditawarkan oleh BRI dengan suku bunga yang berjenjang. Program ini memiliki suku bunga fixed rate pada tahun-tahun awal tertentu, kemudian suku bunga akan berubah pada tahun-tahun berikutnya.
-
Mengapa menghitung persentase kenaikan penting untuk para pelaku usaha? Persentase kenaikan sendiri sangat diperlukan oleh para pelaku usaha dalam menghitung keuntungan.
-
Siapa yang dirasa bertanggung jawab atas kenaikan utang? 'Kita di-prank, yang terjadi justru kita bisa tahu kenaikan tertinggi sepanjang sejarah Republik ini ada di tangan Jokowi,' terang Eko.
Adanya permintaan penurunan bunga dan pembebasan pokok kredit ini juga diamini kalangan pengusaha yang ikut dalam pertemuan tersebut.
"Kalau bisa memang pokok dan bunganya dihapuskan. Saat ini semua pengusaha kena dampak dari Gunung Agung, bahkan tidak ada yang bisa dikerjakan sejak ditetapkan awal status Gunung Agung menjadi awas," terangnya.
Dalam pertemuan tersebut para pengusaha ini berharap ada penuruan bunga kredit yang signifikan. "Kalau bisa usai pertemuan ini kita bisa tertawa semuanya. Paling tidak bunga kredit kita bisa turun yang cukup signifikan," pungkasnya. (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hashim menyebut kebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta pengusaha tak bisa akses perbankan.
Baca SelengkapnyaPenetapan kriteria seperti apa yang bisa dihapus tagih dinilai paling penting untuk ditentukan agar tak menimbulkan moral hazard.
Baca SelengkapnyaMelainkan hanya akan berlaku bagi UMKM yang sebelumnya pernah terdampak pandemi covid-19.
Baca SelengkapnyaOJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara meluncurkan KPSP Pertanian Kepada Petani Padi pada acara BALI FINEF 2023.
Baca SelengkapnyaUtang tersebut sudah terlampau lama yakni selama 26 tahun dan dinilai memberatkan masyarakat.
Baca SelengkapnyaLangkah ini diharapkan dapat memberi angin segar bagi UMKM yang terdampak krisis ekonomi dan kesulitan membayar utang.
Baca SelengkapnyaPasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD berjanji menghapuskan tunggakan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) para nelayan.
Baca SelengkapnyaPenghapusan utang terhadap bank himbara merupakan bukti kepedulian Presiden Prabowo.
Baca SelengkapnyaSaat ini, kredit macet segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bank-bank BUMN saat ini mencapai Rp8,7 triliun.
Baca SelengkapnyaPenghapusa utang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Ombudsman menemukan 12 debitur KUR di wilayah Kota Padang yang dimintai agunan oleh pihak bank.
Baca SelengkapnyaDiharapkan tidak ada kesalahan prosedur yang dilakukan pinjol terhadap nasabah.
Baca Selengkapnya