Bupati Karawang Ade Swara tetap ngotot tidak memeras

Merdeka.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung hari ini kembali menggelar sidang lanjutan dua terdakwa kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang pasangan suami istri, Ade Swara dan Nurlatifah. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan Bupati Karawang nonaktif itu dan istrinya.

Namun di ujung persidangan, Ade tetap berkeras tidak memeras siapapun. Dia ngotot pekerjaan dilakukan sesuai dengan aturan.

"Saya tidak merasa bersalah, karena saya tidak tahu, saya merasa telah menjalankan tugas dengan sesuai. Saya menyesali persoalan hukum yang terjadi," kata Ade di akhir persidangan di PN, Bandung, Selasa (24/3).

Ade malah mengatakan saat pemeriksaan saksi banyak keterangan tidak sesuai. "Karena dalam persidangan banyak kesaksian yang tidak benar," ujar Ade.

Hakim menyatakan sidang bakal dilanjutkan pada Selasa pekan depan. Agendanya adalah mendengarkan tuntutan jaksa buat Ade dan Nurlatifah.

Dalam dakwaan pertama, Ade dan Nurlatifah dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dakwaan kedua, Ade dan istrinya melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu membelanjakan atau membayarkan uang sebesar Rp 27.365.150.000,00. Fulus itu dipakai buat membeli tanah-tanah dan bangunan serta membiayai kegiatan-kegiatan lainnya, yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Atas perbuatan itu, keduanya didakwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.