Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bupati Purbalingga sebut mutu rastra dioplos beras kualitas buruk

Bupati Purbalingga sebut mutu rastra dioplos beras kualitas buruk Ilustrasi Beras Raskin. ©2013 Merdeka.com/m. luthfi rahman

Merdeka.com - Beras sejahtera (rastra) dibagikan kepada masyarakat penerima di Kabupaten Purbalingga periode Mei, dinilai tidak sesuai regulasi. Sebab, rastra dibagikan diduga telah dioplos dengan beras kualitas jelek.

Penilaian itu, diungkapkan secara langsung Bupati Purbalingga, Tasdi. Dari laporan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev), Tasdi menerima informasi terdapat rastra yang kualitasnya tidak sesuai ketentuan. Ada beras yang bau apek dan warnanya kusam. Warga pun enggan memasaknya.

"Temuan tersebut hampir merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga", kata Tasdi, Jumat (5/5).

Mendapati laporan ini, Tasdi memilih menyurati Presiden Joko Widodo menyusul masih ditemukannya rastra bermutu jelek. Surat tertanggal 3 Mei 2017 itu juga ditembuskan kepada Ketua DPR RI, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Sosial, Direktur Utama Perum Bulog dan Gubernur Jawa Tengah.

"Intinya kami mengusulkan agar beras rastra yang selama ini dibagikan kepada rakyat sesuai ketentuan adalah beras medium diganti menjadi beras kualitas tertinggi yakni premium. Beras untuk rakyat miskin mestinya beras yang baik," katanya.

Dikatakan Bupati, memang sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Beras/Gabah dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, kualitas Rastra adalah beras kualitas medium. Namun demikian kualitas beras rastra selama ini dikesankan sebagai beras yang kurang baik.

Hal ini karena beras kualitas medium bisa diperoleh dari hasil modifikasi dari beras yang kualitasnya kurang baik. Apalagi dengan penyimpanan yang cukup lama di Gudang Bulog juga akan menurunkan kualitas ketika beras tersebut dibagikan kepada masyarakat.

"Karena surat terdahulu belum ada tanggapan, maka penggantian rastra kualitas medium menjadi premium kami usulkan kembali. Kalau sekarang jatahnya 15 kilogram tapi jelek, mending jatah 10 kilogram tapi bagus. Rakyat miskin jangan dikasih yang jelek-jelek," tandas Tasdi.

Kabupaten Purbalingga memulai upaya membagikan beras kualitas bagus kepada masyarakat miskin. Pada setiap kegiatan Bupati seperti Subuh Berjemaah Keliling, Gebrak Gotong Royong, Sepak Bola Kapuk dan Germas, pemkab Purbalingga membagi beras kepada 500 warga miskin masing-masing menerima 5 kg Rasbangga.

"Setiap bulan bisa empat kali pembagian beras bagus kepada warga miskin. Itu beras asli Purbalingga yang kita namakan Rasbangga atau Beras Purbalingga, atau beras yang bikin gembira, karena yang menerima senang," jelasnya. (mdk/ang)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ombudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial
Ombudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial

Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Aksi Paslon Bagi-Bagi Beras di Pilkada Garut Ikut Picu Penurunan Omzet Pedagang
Aksi Paslon Bagi-Bagi Beras di Pilkada Garut Ikut Picu Penurunan Omzet Pedagang

Omzet pedagang beras di sejumlah pasar di Garut, Jawa Barat, diketahui mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya
Warga Garut Keluhkan Sebagian BLT Dikonversi Jadi Bahan Pokok
Warga Garut Keluhkan Sebagian BLT Dikonversi Jadi Bahan Pokok

Program BLT itu tidak boleh dikonversikan dalam bentuk barang, termasuk sembako.

Baca Selengkapnya
Kasus Dugaan Beras Sintetis di Sumatera Barat, Ini Hasil Uji Laboratorium
Kasus Dugaan Beras Sintetis di Sumatera Barat, Ini Hasil Uji Laboratorium

Dinas Pangan melakukan pemeriksaan setelah seorang warga sakit setelah mengonsumsi beras yang diduga sintesis.

Baca Selengkapnya
Hati-hati, Anggota Polisi Diturunkan Bakal Tindak Pengoplos Beras
Hati-hati, Anggota Polisi Diturunkan Bakal Tindak Pengoplos Beras

Pengoplos beras akan dikenakan sanksi pidana Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Baca Selengkapnya
Orang Kaya Jangan Beli Beras SPHP, Dirut Bulog: Sama Saja Mobil Mewah Jangan Isi Pertalite
Orang Kaya Jangan Beli Beras SPHP, Dirut Bulog: Sama Saja Mobil Mewah Jangan Isi Pertalite

Imbauan bagi orang kaya untuk tidak membeli beras SPHP lantaran terdapat anggaran subsidi pada beras produksi Bulog tersebut.

Baca Selengkapnya
Bapanas Tegaskan Kelangkaan Beras Bukan Karena Bansos
Bapanas Tegaskan Kelangkaan Beras Bukan Karena Bansos

"Bansos itu enggak ada kaitannya sama harga (beras)," ketua Bapanas) Arief Prasetyo

Baca Selengkapnya
Benarkah Penyaluran Bansos Pangan Buat Stok Beras Langka? Dirut Bulog Beri Penjelasan Begini
Benarkah Penyaluran Bansos Pangan Buat Stok Beras Langka? Dirut Bulog Beri Penjelasan Begini

Bayu menegaskan tidak ada alasan bansos pangan menyebabkan stok beras di ritel modern menjadi lebih sulit.

Baca Selengkapnya
Bulog Kenalkan Beras Premium 'Punokawan', Hasil Produksi Modern Rice Milling Plant
Bulog Kenalkan Beras Premium 'Punokawan', Hasil Produksi Modern Rice Milling Plant

Perum Bulog mengenalkan kepada masyarakat Beras Premium dengan merk Punokawan sebagai beras yang menghasilkan citarasa nasi yang pulen.

Baca Selengkapnya
Eksklusif! Pemain Pupuk Subsidi Ungkap Cara Monopoli Pasar, Bikin Petani Menjerit
Eksklusif! Pemain Pupuk Subsidi Ungkap Cara Monopoli Pasar, Bikin Petani Menjerit

Polisi mengungkap biang kerok penyaluran pupuk subsidi langka buat petani.

Baca Selengkapnya
Warga Boyolali Serbu Pasar Murah, Beras Satu Ton Ludes Dalam 1 Jam
Warga Boyolali Serbu Pasar Murah, Beras Satu Ton Ludes Dalam 1 Jam

Warga berharap pasar beras murah itu lebih sering digelar

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Bantah Program Bansos Beras Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras
Dirut Bulog Bantah Program Bansos Beras Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras

Mengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.

Baca Selengkapnya