Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bupati Purwakarta dan Kapolres teken MoU cegah korupsi dana desa

Bupati Purwakarta dan Kapolres teken MoU cegah korupsi dana desa dedi mulyadi dan kapolres purwakarta teken mou cegah korupsi dana desa. ©2017 Merdeka.com/bram salam

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Polres Purwakarta menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka membangun sistem pencegahan korupsi terhadap penggunaan dana desa.

Penandatanganan kesepakatan dua institusi pemerintah ini dilaksanakan di Bale Maya Datar, kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, Jalan Gandanegara No 25, Rabu (29/11).

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dalam sambutannya menekankan, ketepatan penggunaan dana yang secara rutin digunakan untuk kepentingan masyarakat di pedesaan tersebut. Menurut dia, sama sekali tidak dibolehkan perilaku koruptif terhadap dana yang berasal dari APBN maupun APBD.

"Penggunaan dana desa harus tepat sasaran mulai dari perencanaan. Maka dari sistem perencanaan yang baik dapat mulai dicegah perilaku korupsi aparat di semua tingkatan. Terutama dalam konteks ini aparat desa," jelas Dedi.

Sistem perencanaan yang baik, menurut Dedi, harus ditunjang oleh manajerial keuangan yang baik pula. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Purwakarta dua periode ini menekankan agar Desa memiliki rekening tersendiri yang secara terpusat dapat dijadikan acuan untuk arus kas seluruh dana yang berputar di desa, terutama dana desa.

"Kepala Desa tidak boleh menggunakan rekening pribadi. Harus rekening desa. Ini menjadi acuan arus kas desa, sehingga semua terpantau dengan baik melalui sistem perbankan. Ke depan, kita terapkan e-Budgeting agar seluruh anggaran melalui sistem," katanya menambahkan.

Kapolres Purwakarta AKBP Deddy Tabrani menyambut baik MoU yang telah disepakati tersebut. Ia mengatakan bahwa ini merupakan komitmen positif yang dibangun dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada seluruh elemen masyarakat Purwakarta.

"Kita sambut baik dan ini merupakan bukti komitmen positif bagi masyarakat Purwakarta," singkatnya.

Selain berisi pencegahan korupsi dan segala permasalahan dana desa, MoU tersebut juga menyepakati kerjasama tentang pendidikan anti narkoba untuk anak usia sekolah SD dan SMP, pendidikan dan pembinaan calon Anggota Polri di daerah dan pemberantasan calo tenaga kerja.

Acara ini turut dihadiri oleh unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, para kepala desa di wilayah Kabupaten Purwakarta dan Babinkamtibmas yang bertugas di seluruh desa di Purwakarta.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemkot Pasuruan Bersama KPK Gelar Sosialisasi Anti Korupsi
Pemkot Pasuruan Bersama KPK Gelar Sosialisasi Anti Korupsi

Pemerintah Kota Pasuruan bersama dengan KPK Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Anti Korupsi.

Baca Selengkapnya
Komitmen Berantas Korupsi, Pemkot Pasuruan Teken Pakta Integritas
Komitmen Berantas Korupsi, Pemkot Pasuruan Teken Pakta Integritas

Wali Kota menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kerja sama dari seluruh pihak atas capaian selama ini.

Baca Selengkapnya
Mas Adi: Pencegahan Korupsi Perlu Kerja Sama dan Langkah Strategis
Mas Adi: Pencegahan Korupsi Perlu Kerja Sama dan Langkah Strategis

Hal itu disampaikan dalam Sosialisasi Antikorupsi dan Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung Gandeng Para Raja di Kabupaten Maluku Tengah
Kejaksaan Agung Gandeng Para Raja di Kabupaten Maluku Tengah

Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional serta membangun kesadaran hukum kepada jajaran Pemerintah Desa/Negeri di Provinsi Maluku.

Baca Selengkapnya
Gandeng BPK, Anggota Komisi XI Ingin Pengelolaan Dana Desa Lebih Akuntabel
Gandeng BPK, Anggota Komisi XI Ingin Pengelolaan Dana Desa Lebih Akuntabel

Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.

Baca Selengkapnya
Polri dan Kemenhut Teken Mou, Pelaporan Masalah Hutan Kini Tinggal Telepon
Polri dan Kemenhut Teken Mou, Pelaporan Masalah Hutan Kini Tinggal Telepon

Salah satu permasalahan di Kemenhut adalah pencegahan kebakaran hutan demi kepentingan perorangan atau kelompok.

Baca Selengkapnya
Pj Gubenur Agus Fatoni Bocorkan Dua Langkah Upaya Pencegahan Korupsi di Sumsel
Pj Gubenur Agus Fatoni Bocorkan Dua Langkah Upaya Pencegahan Korupsi di Sumsel

Agus Fatoni menyoroti pencegahan korupsi dalam rangka meningkatkan motivasi dan penilaian yang dilakukan KPK melalui program Diseminasi MCP.

Baca Selengkapnya
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa

Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.

Baca Selengkapnya
Awasi Penyaluran Pupuk Subsidi, Pupuk Kaltim Resmi Perpanjang Kerja Sama dengan Kejati Kaltim
Awasi Penyaluran Pupuk Subsidi, Pupuk Kaltim Resmi Perpanjang Kerja Sama dengan Kejati Kaltim

Hal ini mengingat pemenuhan pupuk bagi petani wajib teralokasi sesuai kebutuhan di daerah, mengacu data pemerintah.

Baca Selengkapnya
Optimalisasi Tata Kelola Anggaran Desa Melalui Pemahaman Regulasi
Optimalisasi Tata Kelola Anggaran Desa Melalui Pemahaman Regulasi

Dampak penyelewengan akan sangat merugikan bagi masyarakat apalagi terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Baca Selengkapnya
Polres Bengkalis dan Lapas Pekanbaru Kolaborasi Terkait Pilkada Serentak
Polres Bengkalis dan Lapas Pekanbaru Kolaborasi Terkait Pilkada Serentak

Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat langkah-langkah pencegahan peredaran narkoba dan mengoptimalkan tugas pemasyarakatan.

Baca Selengkapnya
Kabareskrim: Ada Kades Kumpulkan Dana Desa untuk Plesiran
Kabareskrim: Ada Kades Kumpulkan Dana Desa untuk Plesiran

Wahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.

Baca Selengkapnya