Bupati Solok Selatan Minta Pemerintah Punya Terobosan Rekrut Honorer Difabel
Merdeka.com - Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria meminta pemerintah pusat untuk membuat kebijakan yang bisa lebih mengakomodir kepentingan para pekerja honorer. Terlebih lagi, kata Muzni, mereka yang berhonorer di instansi pemerintah dalam bidang kesehatan dan pendidikan.
"Mohon dukungan pemerintah pusat kiranya ada terobosan kebijakan perekrutan CPNS bagi pekerja yang berstatus masih honorer," pinta Muzni usai menyambangi Kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019).
Menurut Muzni, hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk apresiasi negara terhadap mereka yang telah mengabdi lama sebagai tenaga honorer di instansi-instansi pemerintah.
-
Apa yang dilakukan Menpora untuk atlet disabilitas? 'Tentu juga arahan dan masukan dari mas Menpora Dito, sehingga kami bisa semangat. Apalagi dengan dukungannya langsung saat bertanding. Jelas ini suntikan semangat bagi para atlet,' kata Angela.
-
Bagaimana caranya agar anak disabilitas mendapatkan MBG? Farid menekankan pentingnya memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus (ABK) yang tidak terdaftar di sekolah formal juga mendapatkan manfaat dari program makanan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
-
Kenapa Polri merekrut disabilitas? Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menetapkan kebijakan penyandang disabilitas boleh mengikuti seleksi masuk SIPSS dan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri.
-
Apa yang diberikan Pemkot Tarakan untuk lansia dan disabilitas? Alkes yang diberikan antara lain kursi roda, kacamata, alat bantu dengar, dan tongkat kruk ketiak, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup lansia dan penyandang disabilitas.
-
Bagaimana polisi membantu warga disabilitas untuk menyalurkan hak pilihnya? Kasi Humas Polres Rohil Iptu Yulanda Alvaleri mengatakan kegiatan itu sebagai bentuk kepedulian sosial serta kesediaan membantu untuk memberikan hak suara pada pemilu nanti.
-
Bagaimana cara warga disabilitas menunjukkan dukungannya? Dukungan kepada Prabowo-Gibran ini disebutkan sebagai balasan atas kontribusi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kelompok disabilitas.
Muzni mengusulkan, terobosan tersebut bisa berupa alokasi jalur khusus bagi honorer dalam rekrutmen CPNS. Seperti halnya alokasi khusus bagi para difabel.
"Agar dipertimbangkan suatu proses seleksi jalur khusus sebagai bentuk penghargaan negara terhadap pengabdian mereka yang cukup lama," jelas Muzni.
Sebelumnya, Muzni dan anggota DPR fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyambangi kantor Kemenpan RB di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019).
Kedatangannya tersebut guna menyerahkan berkas CPNS dokter gigi Romi Syofpa Ismael ke Menpan RB. Dan mereka ditemui langsung oleh Menpan RB.
"Hari ini saya Rieke Diah Pitaloka mendampingi Bupati Solok Selatan dan Alhamdulillah kami tadi sudah bertemu dengan menteri pemberdayaan aparatur negara diterima langsung," kata Rieke.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polri membuka kesempatan penerimaan anggota untuk penyandang disabilitas.
Baca SelengkapnyaPemerintah membuka kesempatan guru honorer belum sarjanan jadi PPPK.
Baca SelengkapnyaKebijakan Kapolri memberi kesempatan kepada teman-teman penyandang disabilitas menjadi polisi sangat baik melalui persepektif HAM.
Baca SelengkapnyaMenurutnya hal ini menjadi kepedulian dan keberpihakan Polri untuk memberikan ruang kesempatan untuk bekerja dan mengabdi sebagai anggota Polri
Baca SelengkapnyaPertemuan itu dimanfaatkan Ipuk untuk memotivasi kelompok difabel.
Baca SelengkapnyaRekrutmen disabilitas bintara Polri untuk yang menamatkan pendidikan di tingkat SMU dan SMK.
Baca SelengkapnyaKendati ada target itu, Anas mengantongi data masih ada lebih dari 14 daerah yang belum mengusulkan formasi CASN bagi eks THK II.
Baca SelengkapnyaDua dari tiga peserta disabilitas lolos hingga tahap akhir rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) lolos hingga tahap akhir.
Baca SelengkapnyaLangkah Polri dalam menyetarakan hak penyandang disabilitas ini ditiru oleh instansi lainnya.
Baca SelengkapnyaHal itu sudah disepakati di awal pembahasan dan masuk dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaJika data tersebut lolos validasi, maka nantinya nama tenaga honorer akan masuk ke dalam platform khusus untuk dipantau kinerjanya.
Baca SelengkapnyaDirektorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri komitmen untuk memenuhi hak penyandang disabilitas.
Baca Selengkapnya