Bupati Tangerang dicecar penyidik KPK soal reklamasi & batas wilayah
Merdeka.com - Setelah kurang lebih 11 jam berada di dalam Gedung KPK, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar akhirnya selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Ketika dikonfirmasi, Zaki mengaku dicecar pertanyaan mengenai reklamasi di wilayah Kabupaten Tangerang, yakni kawasan Dadap-Kosambi hingga daerah Kronjo yang berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta.
"Saya hanya menegaskan saja bahwa Kabupaten Tangerang berbatasan dengan DKI dan daerah reklamasi itu mungkin juga nyambung ke Kabupaten Tangerang," ujar Zaki di Gedung KPK, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/4).
Zaki menjelaskan, untuk masalah penentuan batas wilayah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 hal itu akan diserahkannya ke pemerintah provinsi Banten sebagai pihak yang berwenang.
-
Kenapa pembangunan jembatan ini dilakukan? Hadirnya pembangunan jembatan ini menjadi keluhan masyarakat karena kondisi sering terjadi kemacetan parah di jembatan ini.
-
Kapan proyek pemeliharaan jembatan dimulai? Proyek penguatan tiang jembatan itu sudah dimulai sejak tahun 2020 lalu.
-
Apa yang terjadi di jembatan rusak yang sedang diperbaiki? RusakTiga pria di India tewas setelah mobil yang mereka kendarai jatuh dari jembatan rusak yang sedang diperbaiki.
-
Kapan Jembatan Cikacepit selesai dibangun? Pembangunan rel ini selesai dikerjakan pada 1 Juni 1921.
-
Dimana jembatan ini berada? Berada di jalur masuk Perkebunan Kendenglembudi Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 10 kilometer dari jalur nasional.
-
Bagaimana proses perbaikan jembatan di Banyuwangi? Hingga saat ini, telah 47 jembatan yang rampung proses pengerjaannya. Termasuk sejumlah jembatan yang putus akibat banjir pada akhir 2022 lalu, telah selesai proses pengerjaanya dan bisa digunakan oleh masyarakat.
"Karena batas wilayah itu kan ada di provinsi, bukan di kita. Sementara kewenangan kami di Kabupaten Tangerang tidak sampai ke pulau-pulau reklamasi tersebut," ujar Zaki.
Pihaknya juga belum menyetujui proposal pembangunan jembatan yang menghubungkan wilayah Dadap di Kabupaten Tangerang, dengan salah satu pulau hasil reklamasi yang dilakukan PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group.
Sebab, Zaki mengaku bahwa pihaknya masih menunggu balasan surat dari Pemprov DKI Jakarta, mengenai apa urgensinya membangun jembatan tersebut.
"Kita mempertanyakan ke Gubernur DKI, apakah (jembatan) itu juga nyambung. Jangan sampai jembatan itu dibangun tapi tidak bisa untuk kepentingan umum," pungkasnya.
Diketahui, Zaki diperiksa sebagai saksi soal pengusutan kasus dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang reklamasi Teluk Jakarta. Kasus yang tengah dibongkar KPK ini telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi, Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro, dan Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja.
M Sanusi yang juga merupakan adik dari M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI, diduga oleh KPK telah menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Ariesman Widjaja.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaPrasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov agar segera mengevaluasi penanganan banjir
Baca SelengkapnyaAnggota DPRD DKI juga mengusulkan untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait kabel semrawut di Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaSupervisi, jelas Ade, upaya Polda Metro menggandeng KPK dalam pengusutan kasus dugaan pemerasan dilaporkan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaWakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, menyampaikan perkembangan positif mengenai rencana pembangunan MRT dan LRT.
Baca SelengkapnyaJokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.
Baca SelengkapnyaBina Marga akan melakukan pembangunan tiga jembatan penyeberangan dengan nilai anggaran Rp145 miliar.
Baca SelengkapnyaHeru berujar, dia belum membaca RUU yang dimaksud.
Baca Selengkapnya