Buronan Kasus Narkotika Dilantik Jadi Anggota DPRD, PKB Sumut Akui Kecolongan

Merdeka.com - Bendahara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara Zeira Salim mengakui partainya kecolongan terkait dilantiknya buronan kasus narkotika bernama Mukmin Mulyadi menjadi anggota DPRD Kota Tanjung Balai pada Maret 2023. Dia menyatakan PKB tak mengetahui calegnya itu merupakan buronan polisi.

Zeira menyatakan, mereka meloloskan Mukmin menjadi anggota DPRD Kota Tanjung Balai hanya mengacu pada surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). "Awalnya kami juga tidak tahu kalau dia daftar pencarian orang (DPO) karena mekanisme aturan mengenai pelantikan telah dijalankan juga SKCK dari pihak kepolisian dan pengadilan," kata Zeira, Kamis (13/4).

Belakangan PKB Sumut mengetahui Mukmin seorang buronan polisi setelah proses pelantikan anggota DPRD Kota Tanjung Balai. "Saya bilang kalau dia memang statusnya sudah terdakwa maka sesuai dengan aturan partai, apalagi terkait narkoba, harus dilakukan hukuman mulai dari pemberhentian dan pemecatan dari DPRD maupun partai," ujar Zeira.

Peristiwa ini, kata dia, menjadi pelajaran agar tak terjadi lagi. PKB Sumut juga akan meminta kepada seluruh ketua dewan pimpinan cabang untuk menelusuri rekam jejak para kadernya saat ada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD.

"Ini jadi atensi kami juga. Jangan sampai ini merusak kami karena ini sebelum dia jadi anggota DPRD. Jadi kami ada kebobolan terkait dengan mekanisme ini. Kami merasa perlu untuk pengangkatan ini diperketat," pungkas Zeira.

Diketahui, Mukmin Mulyadi dilantik menjadi anggota DPRD Kota Tanjung Balai melalui proses PAW. Namun sebelum menjadi anggota DPRD, Mukmin telah menjadi DPO Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut sejak Oktober 2020. Dia terlibat dalam kasus pil ekstasi sebanyak 2.000 butir.