Buru Veronica Koman ke Luar Negeri, Polisi Kirimkan Red Notice

Merdeka.com - Polisi mengeluarkan red notice usai menetapkan tersangka dugaan provokasi soal Papua Veronica Koman. Red notice dikeluarkan untuk memburu Veronica yang ditengarai masih berada di luar negeri.

Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan upaya paksa untuk menangkap Veronica juga dilakukan polisi di rumah Veronica yang ada di Jakarta.

"Penyidik kemarin sudah melakukan upaya paksa. Dari pihak penyidik yaitu melakukan pencarian ke rumah yang di Jakarta dan melakukan penggeledahan," ujarnya, Jumat (20/9).

Dia menambahkan, upaya pencarian tersebut tidak membuahkan hasil. Veronica dipastikan oleh polisi tidak berada di rumahnya di Jakarta.

Dikonfirmasi sampai kapan masa berlaku DPO untuk Veronica, Luki menegaskan status tersebut akan tetap ada sampai yang bersangkutan ditemukan.

"(Status DPO) sampai yang bersangkutan ditemukan. Selama yang bersangkutan ada di Indonesia, siapa pun anggota Polri yang melihat atau masyarakat yang mengetahui, bisa memberikan informasi pada kepolisian terdekat. Untuk anggota sendiri bisa melakukan penangkapan atau upaya paksa," tegasnya.

Untuk red notice sendiri akan ditangani oleh Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Mabes Polri, dan mengirimkannya ke Prancis (interpol). "Surat permohonan sudah (dikirimkan)," ungkapnya.

Dikonfirmasi mengenai tim khusus yang akan menjemput Veronica di luar negeri, Kapolda menegaskan jika hal itu akan dilakukan oleh Hubinter Mabes Polri bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). "Nanti dilakukan Hubinter, tim Mabes Polri bekerjasama dengan Kemenlu," katanya.

Disisi lain, dia mengakui jika Veronica sudah melakukan komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Namun, ia mengaku tidak tahu soal isi dari komunikasi tersebut.

"Saya mendapat kabar Veronica sudah komunikasi dengan pihak KBRi. Isi komunikasinya kami tidak tahu tapi sudah ada komunikasi," tambahnya.

Sebelumnya, Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim karena dianggap telah menyebarkan hoaks dan provokasi dalam kaitannya dengan Papua. Ia pun dijerat dengan undang-undang berlapis, yakni, UU ITE, KUHP pasal 160, UU no 1 tahun 1946 dan UU no 40 tahun 2008.

Dalam kasus insiden di Asrama Mahasiswa Papua sendiri, Polda Jatim juga telah menetapkan Koordinator aksi pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya, Tri Susanti alias Mak Susi, sebagai tersangka ujaran kebencian dan provokasi dalam insiden tersebut.

Susi dijerat pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal 160 KUHP, pasal 14 ayat (1) ayat (2) dan pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Selain Susi, Polda Jatim juga telah menetapkan tersangka lain berinisial SA. Dalam kasus ini, ia diduga melakukan tindak diskriminasi ras. Artinya hingga kini total sudah ada tiga tersangka dalam insiden Asrama Mahasiswa Papua, sejak 16 Agustus lalu.