Buruh Demo di Gedung Sate: Upah Tidak Naik, di Mana Logikanya

Merdeka.com - Keputusan pemerintah tidak menaikkan upah tahun 2021 disambut aksi unjuk rasa ribuan buruh di Gedung Sate, Bandung, Selasa (27/10). Mereka menilai alasan tidak adanya kenaikan upah karena pandemi Covid-19 tak masuk akal.

Elemen buruh dari berbagai asosiasi memadati kawasan tersebut.

Tidak adanya kenaikan upah diputuskan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Surat itu ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia.

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto, menyatakan dalam sejarah perburuhan baru kali ini tidak ada kenaikan upah. Kondisi pandemi Covid-19 yang dijadikan alasan tidak bisa diterima.

Roy menyatakan, buruh juga menolak upah minimum provinsi (UMP) 2021 yang juga tidak naik. Padahal, ini merupakan tanggung jawab dari Gubernur Jawa Barat.

"Pandemi Covid-19 bukan alasan untuk tidak menaikkan upah. UMP bukan tanggung jawab Presiden, bukan tanggung jawab menteri. Makanya, kita minta kepada Gubernur Jabar menaikkan upah minimum minimal 8 persen seperti tahun lalu," tegas Roy saat orasi.

Kenaikan upah harus dilakukan karena upah yang saat ini berlaku masih murah. Ia mendasarkan hal itu pada keputusan pemerintah mengeluarkan bantuan subsidi upah (BSU) Rp600.000. Pemberian BSU tidak lantas membuat daya beli meningkat, karena menurut dia, berdasarkan data pemerintah, ekonomi kita masih minus 2 persen. Padahal proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 sebesar 5,3.

"Saat krisis moneter 1998 lalu, dolar naik. Hari ini, dolar standar, Rupiah menguat. Saat krisis moneter, pemerintah menaikkan upah tidak kurang dari 15 persen. Masa ini gara-gara Covid, upah tidak naik, di mana logikanya," ucap dia.

"Kita minta bupati wali kota untuk menaikkan UMK minimal 8 persen, setelah itu kita kepung lagi. Kita pastikan tanggal 20-21 (November 2020), Gubernur menetapkan UMP sesuai rekomendasi kabupaten/kota," tegas dia.