Buruh Jatim protes cukai rokok naik
Merdeka.com - Tarif cukai rokok yang terlampau tinggi, dikhawatirkan akan berimbas pada industri hasil tembakau nasional yang terus menerus mengalami penurunan. Jumlah pekerja rokok pun, terpaksa banyak yang dirumahkan alias di-PHK.
Karena keresahan inilah, Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis (1/11).
Tak hanya berdampak PHK karyawan, para pendemo ini menilai, akibat kenaikan tarif cukai rokok penerimaan uang negara juga terancam hilang sekitar Rp 1 triliun akibat maraknya peredaran rokok ilegal. Untuk itu, ribuan para pendemo yang hampir seluruhnya adalah kaum hawa tersebut, memohon kepada pemerintah agar tidak menaikkan tarif cukai dan harga jual eceran rokok yang terlampau tinggi pada tahun 2019.
-
Apa penyebab turunnya cukai rokok? Adapun penurunan penerimaan negara ini disebabkan oleh penurunan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) atau rokok putih, membuat pemesanan pita cukai lebih rendah.
-
Mengapa penerimaan cukai rokok turun? Adapun penurunan penerimaan negara ini disebabkan oleh penurunan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) atau rokok putih, membuat pemesanan pita cukai lebih rendah.
-
Bagaimana cukai rokok mempengaruhi industri? 'Ini kelihatannya sudah mulai jenuh. Ini kelihatan bahwa mungkin cukai ini akan menjadi pengendali dari industri hasil tembakau,' ujar Benny, Jakarta, Rabu (29/5).
-
Siapa yang mendorong kebijakan rokok? Lebih dari 100 pemangku kebijakan secara terbuka memihak industri rokok, dan sebagian di antaranya memiliki konflik kepentingan dengan industri tersebut,' jelas Manik.
-
Dimana cukai rokok menjadi pengendali industri? 'Ini kelihatannya sudah mulai jenuh. Ini kelihatan bahwa mungkin cukai ini akan menjadi pengendali dari industri hasil tembakau,' ujar Benny, Jakarta, Rabu (29/5).
-
Apa yang menjadi alasan protes buruh? Pasalnya, mereka memandang bahwa tak sedikit perusahaan swasta berperan dalam kebangkitan perekonomian nasional saat itu.
Dalam orasinya, Ketua Pengurus Daerah FSP-RTMM-SPSI Jawa Timur, Purnomo menyampaikan, kenaikan tarif cukai yang terlampau tinggi itu, dikhawatirkan akan berdampak pada makin melemahnya industri hasil tembakau nasional.
"Tentu ini berkaitan langsung pada kelangsungan lapangan pekerjaan anggota FSP-RTMM-SPSI yang 60 persen di antaranya adalah pekerja industri rokok," ungkap Purnomo.
Untuk itu, lanjut Purnomo, pihaknya meminta perlindungan kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo terkait industri hasil tembakau yang saat ini masih merupakan ladang mata pencaharian ratusan ribu pekerja.
"Kenaikan tarif cukai ataupun harga jual eceran rokok yang terlampau tinggi, turut meningkatkan peredaran rokok ilegal dan menyebabkan menjamurnya rokok-rokok murah ilegal," keluhnya.
Akibatnya, masih kata Purnomo dalam orasinya, negara akan kehilangan penerimaan dari sektor cukai. "Berdasarkan studi Universitas Gadjah Mada, potensi penerimaan negara yang hilang akibat rokok ilegal dapat mencapai Rp 1 triliun," tuturnya.
Menurut Purnomo, industri hasil tembakau sudah terbebani oleh kenaikan tarif cukai rokok di atas inflasi. "Sehingga mengalami stagnasi sejak Tahun 2014. Bahkan sejak 2016, industri yang menjadi tumpuan enam juta orang ini telah mengalami penurunan sebesar 1-2 persen," akunya.
Purnomo juga mengungkap, dari paparan yang pernah disampaikan Ketua Umum FSP-RTMM-SPSI, Sudarto, akibat kenaikan tarif cukai yang terlalu tinggi di atas inflasi, banyak pekerja rokok terpaksa dirumahkan di kurun waktu 8 tahun terakhir.
FSP-RTMM-SPSI mencatat, Medio 2010 lalu, jumlah pekerja yang tergabung dalam organisasi ini ada sekitar 235.240 orang. 5 tahun kemudian atau tepatnya pada 2015, jumlahnya turun menjadi 209.320 orang.
Penurunan terus terjadi pada 2017 lalu, menjadi 178.624 orang. Artinya, selama 8 tahun terakhir, pekerja rokok yang kehilang pekerjaan sudah mencapai 56.616 orang.
"Maka itu, kami berharap yang terhormat Bapak Soekarwo selaku gubernur Jawa Timur agar dapat membantu menyuarakan suara kami kepada pemerintah pusat," harap Purnomo menutup orasinya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Salah satu yang dikhawatirkan yakni kenaikan cukai 2025
Baca SelengkapnyaIndustri rokok tembakau resah karena tarif cukai naik tiap tahun
Baca Selengkapnya"Kami juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali terkait kenaikan tahunan cukai hasil tembakau."
Baca SelengkapnyaKini, industri tembakau tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaMereka menyampaikan permohonan kepada pemerintah untuk melindungi keberlangsungannya, terutama dari rencana kenaikan cukai 2025.
Baca SelengkapnyaKementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa 46.240 pekerja di Indonesia mengalami PHK selama periode Januari hingga Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaKenaikan tarif cukai rokok sangat berpengaruh pada keputusan seseorang untuk merokok, semakin mahal maka prevalensi perokok semakin bisa ditekan.
Baca SelengkapnyaPotensi tingginya kenaikan cukai rokok untuk tahun depan masih membayangi dan meresahkan peritel serta pelaku UMKM di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah menaikkan target penerimaan cukai di 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah diingatkan untuk tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan apabila masih terdapat pasal-pasal yang merugikan para pedagang.
Baca SelengkapnyaBuruh merasa selama ini aspirasinya tidak didengar hingga memicu demo ratusan massa di Kemenkes.
Baca SelengkapnyaDewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPD APTI) Jawa Barat, Nana Suryana dengan tegas menyatakan tak setuju terhadap kebijakan tersebut.
Baca Selengkapnya