Busyro Muqoddas: Jika caleg eks koruptor terpilih, rakyat dikorbankan
Merdeka.com - Belakangan ini Bawaslu banyak dikritik karena kebijakannya yang tetap meloloskan caleg yang merupakan mantan narapidana korupsi. Padahal KPU telah menerbitkan aturan baru yang menolak mantan napi korupsi menjadi caleg pada Pemilu 2019.
Mantan komisioner KPK, Busyro Muqoddas menyampaikan jika caleg yang memiliki riwayat buruk seperti ini terpilih kembali maka dampaknya ialah tragedi dalam demokrasi. Hal ini disampaikan Busyro saat membuka diskusi publik 'Pemilu Berintegritas' di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/9) sore.
"Kita mudah menandai sasaran korupsi kalau tidak infrastruktur, APBN dan APBD. Ketika bidang ini dijarah wakil rakyat, dalam proses Pemilu dia akan mengalami beban moral. Dia memiliki riwayat yang buruk yang dia pernah menjadi napi korupsi dan dipilih lagi akan terjadi tragedi demokrasi. Ketika tragedi terjadi terus menerus, bukan hanya tragedi demokrasi, justru rakyat dikorbankan oleh Pemilu itu sendiri," jelasnya.
-
Kenapa politik uang merusak demokrasi? Politik uang menghambat partisipasi politik masyarakat. Politik uang dapat membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam politik, karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh. Hal ini karena mereka merasa sudah terbeli dengan uang politik.
-
Siapa yang mengungkapkan kekhawatiran soal demokrasi di Indonesia? Sama halnya dengan Omi, Koordinator Pertemuan Alif Iman Nurlambang mengaku dengan situasi terkini yang menyebut demokrasi Indonesia sedang diontang-anting. Ia mengatakan bahwa sesuai temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diduga ada intervensi dari lembaga eksekutif ke lembaga yudikatif.
-
Kenapa Tindak Pidana Pemilu bisa mengancam demokrasi? Pemilu adalah fondasi bagi negara demokratis, dan tindakan kriminal yang terkait dengan proses ini dapat mengancam kesejahteraan masyarakat dan stabilitas politik.
-
Bagaimana cara kader Golkar menghadapi perompak demokrasi? “Saya mengajak semua kader dan elit Partai Golkar selalu kompak untuk menghadapi perompak demokrasi yang bisa merusak tatanan dan keluhuran demokrasi yang telah kita bangun,“ tuntasnya.
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
-
Bagaimana dampak korupsi bagi negara? 'Tambang ilegal misalnya, selain kerugian negara secara materil, juga ada hutan yang dibabat habis di sana. Ada tanah negara yang rusak di sana. Ada masyarakat yang tercemar polusi dan terganggu kesehatannya di sana.'
Ketua PP Muhammadiyah ini mengatakan KPU dan Bawaslu harus menjadi lembaga yang sama-sama memiliki visi, misi dan substansi yang sama. Namun kemudian ia menyayangkan adanya masalah krusial terkait PKPU dimana Bawaslu membuat keputusan tersendiri soal mantan napi korupsi. Bawaslu meloloskan mantan napi korupsi menjadi caleg di belasan daerah.
Busyro mengatakan kondisi demokrasi belakangan cukup memprihatinkan. Ia melihat demorkasi semakin liberal dan transaksional. Dalam demokrasi transaksional, kekuatan modal akan menjadi penentu. Jika dibiarkan, ini akan berbahaya bagi masa depan demokrasi.
Dampak demokrasi transaksional ini adalah krisis kepemimpinan. Rakyat kemudian yang akan merasakan dampaknya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Busyro menilai jika di Pemilu 2024 etika politik telah dikubur dan diganti dengan syahwat politik.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Mahfud juga pernah dibuat geleng-geleng kepala akan praktik korupsi di tanah air yang sudah parah.
Baca SelengkapnyaSuara rakyat yang merupakan roh demokrasi dinilai semakin tidak terdengar ke telinga elit penguasa.
Baca SelengkapnyaPadahal, kata Titi, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.
Baca SelengkapnyaKondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaKeadaan ini jelas kontraproduktif dengan cita-cita membangun peradaban bangsa.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, kompetisi politik sudah semakin pragmatis. Dia ingin pemilihan dikembalikan kepada nilai-nilai dari tujuan berbangsa dan bernegara.
Baca SelengkapnyaSelain itu, Mahfud mengatakan Indonesia memasuki tahap kartelisasi, demokrasi kartel
Baca SelengkapnyaDibutuhkan pelembagaan oposisi kritis untuk memulihkan demokrasi yang bermartabat
Baca SelengkapnyaGoenawan meyakini, jika sebuah masyarakat kehilangan saling percaya, maka semua sudah selesai
Baca SelengkapnyaPolitik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang kepada pemilih.
Baca Selengkapnya