Busyro permasalahkan sumber dana Densus 88 dan BNPT
Merdeka.com - Muhammadiyah memutuskan terlibat dalam investigasi, mengungkap kematian Siyono usai ditangkap Densus 88. Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Busyro Muqoddas yakin ada yang janggal dengan kematian pria terduga teroris tersebut.
Busyro juga mengkritik model pemberantasan terorisme yang selama ini dinilai tidak transparan, profesional, dan akuntabel. Karena itu, dia mendesak Presiden Joko Widodo bersikap tegas dengan membentuk tim independen buat menilai kinerja Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
"BPK, BPKP, dan lembaga keuangan terkait harus mengaudit keuangan Densus dan BNPT. Duitnya dari mana untuk operasional. Jangan sampai ada uang-uang yang keluar masuk dari asing tanpa kontrol," ujar Busyro di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Selasa (29/3).
-
Siapa yang mengawasi kinerja BUMN setelah PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Siapa yang bertanggung jawab di BPS? Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga nonkementerian di Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
-
Siapa yang diprioritaskan BNPT? Pemerintah memprioritaskan penanganan penyintas bukan hanya dari aspek fisik, melainkan juga psikis dan keberlanjutan finansial.
-
Siapa yang menjadi Menteri ATR/BPN? Putra pertama mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono resmi dilantik menjadi menteri ATR/BPN hari ini (21/2).
-
Siapa yang mengisi posisi Menteri ATR/BPN? Posisi Menteri ATR/BPN yang ditinggalkan Hadi kemudian diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
Menyikapi tudingan Busyro, Kepala BNPT Irjen Pol Tito Karnavian membantah jika penanganan terorisme dibiayai negara asing. Namun dia tak menampik jika Densus 88 selama ini menjalin kerja sama dengan sejumlah negara, tetapi hal ini sebatas kepada pelatihan bersama.
"Enggak ada pembiayaan asing dalam penanganan terorisme. Kalau pelatihan Densus 88 di luar negeri memang ada. Karena ada beberapa negara lain yang lebih berpengalaman," ujar Tito usai acara diskusi pencegahan paham radikal terorisme dan ISIS di Lorin Solo Hotel, Kamis (31/3).
Terkait kasus kematian terduga teroris asal Klaten, Siyono, Tito berharap agar masyarakat tidak melemahkan peran Densus 88 melalui kasus tersebut. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah diduga dibuntuti anggota Densus 88 Antiteror Polri
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, pihaknya belum menemukan alat bukti yang cukup untuk melakukan pemeriksaan terhadap Nistra Yohan dan Sadikin.
Baca SelengkapnyaAnalisis pun akan segera dilakukan untuk menyimpulkan ada tidak tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan PON XXI Aceh dan Sumut tersebut.
Baca SelengkapnyaTNI masih mencoba mengungkap misteri aliran dana komando di Basarnas.
Baca SelengkapnyaNama Sadikin Rusli disebut-sebut dalam sidang perkara korupsi BTS Kominfo.
Baca SelengkapnyaPelapor menilai ada penyalahgunaan wewenang dalam lelang aset rampasan negara di kasus Jiwasraya
Baca SelengkapnyaIrwan mengatakan uang untuk Komisi I DPR itu diserahkan melalui seorang yang bernama Nistra.
Baca SelengkapnyaKejagung akan menjemput paksa dua orang diduga menjadi perantara aliran dana korupsi kasus BTS 4G BAKTI Kominfo ke Komisi I DPR RI dan BPK.
Baca SelengkapnyaAnggota Densus 88 yang ditangkap harus diinterogasi secara terbuka agar diketahui apa masalahnya.
Baca SelengkapnyaInvestigasi itu masih dilakukan Kemenag setelah mendapat aduan dari masyarakat.
Baca SelengkapnyaPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca SelengkapnyaMisbakhun menyinggung soal Asta Cita atau visi dan misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang.
Baca Selengkapnya