Busyro tegaskan anggota Polri yang ditugaskan di KPK harus punya monoloyalitas
Merdeka.com - Mantan pimpinan KPK Muhammad Busyro Muqoddas menegaskan anggota Polri yang ditugaskan di KPK harus memiliki loyalitas terhadap KPK. Sebab, jika ada loyalitas ganda ke instansi asalnya maka hal itu bisa merusak KPK.
Hal ini diungkapkan Busyro terkait kabar Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman meminta izin Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memenuhi undangan Pansus Angket KPK.
"Di medsos salah satu pimpinan atau anggota Pansus bilang bahwa Aris meminta izin kepada Kapolri karena masih jadi Polri aktif, kalau itu betul, dia sebagai Polri aktif padahal sudah KPK, itu salah dan kalau Kapolri mengizinkan juga salah," katanya kepada merdeka.com, Rabu (30/8).
-
Siapa yang meminta kolaborasi KPK-Polri? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang mendapatkan pesan dari Kapolri? Peraih Adhi Makayasa Akpol 2024 diberi pesan oleh Kapolri. Begini isinya.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
Menurutnya, Kapolri sudah tak memiliki kewenangan. Sebab, personel Polri yang ditugaskan di KPK harus monoloyalitas kepada KPK.
"Orang yang sudah di KPK harus monoloyalitas kepada KPK, tidak bisa lagi ke instansinya. Kalau Polri tidak bisa loyalitas ganda ke Kapolri karena merusak, merusak UU karena KPK itu independen. Jadi kalau saya bilang merusak bukan cuma merusak KPK tapi UU KPK. UU kan harus dihormati oleh siapapun," katanya.
Sebelumnya, Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar mengatakan Pansus KPK tidak perlu izin dari KPK untuk menghadirkan Aris. Sebab, Aris berada dalam naungan Polri.
"Dia (Aris Budiman) ini kan Polri yang tentu atasannya Kapolri. Mekanisme juga sudah kita tempuh," kata Agun, Selasa (29/8).
Sementara itu, anggota Pansus Angket KPK dari NasDem, Ahmad Sahroni menyatakan bahwa Pansus KPK telah meminta izin kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menghadirkan Brigjen Aris. Menurutnya, Kapolri memberikan izin.
"Silahkan quote bahwa Dirdik adalah petugas dari Polri. DPR memanggil atas aturan sesuai UU dan meminta kepada Kapolri, dan akhirnya Kapolri memberikan Izin tersebut," katanya kemarin.
Brigjen Pol Aris Budiman sendiri mengaku kedatangannya tanpa izin dari Kapolri. Jenderal polisi bintang satu ini juga mengaku tidak melakukan komunikasi dengan Kapolri.
"Saya kan di KPK sekarang. Saya tidak berkomunikasi, karena saya datang dengan tanggung jawab sendiri," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Alexander mengatakan, saat melakukan tangkap tangan, tim dari KPK sudah mendapatkan setidaknya dua alat bukti.
Baca SelengkapnyaDPR bisa menambahkan kewenangan Bawaslu untuk menindak oknum Polri yang tidak netral.
Baca SelengkapnyaFirli mengisyaratkan menolak pengunduran diri Asep Guntur dari KPK.
Baca SelengkapnyaTidak perlu ada pergantian penyidik KPK karena tindakan Rossa yang sesuai prosedur tersebut.
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata mengklaim kasus Firli Bahuri tidak mengganggu kinerja KPK.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaPimpinan tetap meminta Brigjen Asep Guntur menjadi Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Baca SelengkapnyaBuntut pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menyebut penyelidik khilaf dalam OTT yang melibatkan Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Baca SelengkapnyaMabes Polri membantah pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut ada masalah koordinasi dan supervisi antara KPK dengan Kejaksaan dan Polri.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaKetua KPK Firli Bahuri menyatakan penetapan tersangka Kepala Basarnas sudah melibatkan TNI.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca Selengkapnya