Butuh dana pemerintah agar industri kapal lokal mampu bersaing
Merdeka.com - Industri pertahanan maritim Indonesia semakin berkembang. Lewat UU No.16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan, jaminan dukungan pemerintah terhadap industri perkapalan lokal ini diwujudkan.
Pengamat kemaritiman LIPI Diandra Mengko menyatakan produksi kapal dalam negeri masih memiliki peluang bersaing dengan kapal buatan luar negeri. Hal itu karena tenaga ahli Indonesia memiliki kemampuan yang sudah diakui dunia dalam merancang sebuah kapal berkualitas.
"Secara SDM (sumber daya manusia), kita sudah mampu, tapi kesejahteraan belum. Kita harus adakan pembinaan orang yang mau konsentrasi di bidang militer," kata Diandra Mengko saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Jumat (14/11).
-
Apa pendidikan militer Dhana? Pria yang akrab disapa Dhana ini seorang lulusan Akmil angkatan 2017 dan melanjutkan pendidikan militernya di Jepang selama 2 tahun pada 2018.
-
Siapa yang melatih pemuda Indonesia dalam artileri? Belanda melatih beberapa pemuda Indonesia guna mengoperasikan artileri.
-
Dimana Korps Marinir dibentuk? Korps marinir lahir pada tanggal 15 November 1945 di Tegal, Jawa Tengah, dengan nama Corps Mariniers.
-
Apa saja program pelatihan yang diusulkan Moeldoko? 'Yang meliputi pelatihan berjenjang dari hulu hingga hilir dengan melibatkan dunia usaha, kementerian/lembaga, Bank Sentral Indonesia, asosiasi petani, dan organisasi kepemudaan,' sambungnya.
-
Nama angkatan apa yang ada di konteks? Nama angkatan dan filosofinya ini tidak hanya sekadar sebutan. Melainkan juga bisa mencerminkan karakter angkatan.
-
Siapa yang diusulkan Moeldoko untuk dilatih di pusat pelatihan? Kepresidenan Moeldoko mengusulkan Indonesia menjadi pusat pelatihan petani muda Asia Pasik kepada Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO).
Menurutnya, bantuan dana dari pemerintah sangat dibutuhkan oleh industri perkapalan di Indonesia. Kebiasaan pemerintah, hanya menggelontorkan dana ketika ada pesanan kapal saja.
"Industri pertahanan tidak mendapatkan anggaran tetap dari pemerintah, jadi pemerintah hanya pesan dan mereka membiayai sendiri. Pembuatan kapal cenderung mahal, terakhir saya cek PT PAL masih kuning, masih butuh pemerintah," terang dia.
Dia menyatakan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sendiri belum mempunyai rancangan arah industri pertahanan maritim ke depan. Harusnya dengan rancangan itu, mereka dapat segera mensinergikan dengan ahli-ahli perkapalan di kampus-kampus.
"Sejauh ini belum ada, idealnya seharusnya ada itu (rancangan industri pertahanan kemaritiman). KKIP baru muncul dalam dua tahun lalu, kalau road map meneliti belum ada apalagi objek yang akan diteliti," ujar dia.
Lanjut dia, embargo teknologi pertahanan dari Amerika Serikat yang pernah menimpa Indonesia berpengaruh besar terhadap perkembangan industri pertahanan secara keseluruhan hingga sekarang. Kebijakan yang berakhir pada tahun 2005 itu mengakibatkan teknologi di bidang pertahanan Indonesia tertinggal dari negara-negara maju.
"Kita harus dibenahi teknologinya, embargo zaman dulu itu berdampak membuat teknologi kita stagnan. Bicara kemandirian industri pertahanan perlu disadari adalah ambisi yang tinggi dan tidak bisa dicapai dalam waktu yang singkat," ujarnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Afriansyah menjelaskan kegiatan FGD ini, bertujuan untuk menggali inovasi program pelatihan bidang kemaritiman.
Baca SelengkapnyaIa mengklaim bahwa frigate ini adalah yang pertama yang dibangun di Indonesia dan tahun depan akan diluncurkan.
Baca SelengkapnyaKemendagri mengapresiasi sembilan kepala daerah dan satu kepala perangkat daerah yang bisa melihat kebutuhan masyarakat pesisir.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Patria Gintings mengkritisi mahalnya biaya pengadaan alutsista, termasuk pembelian alutsista bekas.
Baca SelengkapnyaPrabowo optimis industri pertahanan Indonesia bisa kuat.
Baca SelengkapnyaMenurut Dimas, niatan awal pemerintah untuk meningkatkan persentase jumlah lulusan S2 dan S3 Indonesia melalui program LPDP sudah benar.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan pengalaman terjun dalam Operasi Seroja di Timor-Timur pada tahun 70an silam, Luhut menyadari sulit mengontrol masyarakat
Baca SelengkapnyaSMF, yang merupakan lembaga penghubung antara sektor publik dan swasta Singapura, mengurasi dan memelopori sejumlah program pengembangan SDM.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto PDIP menyampaikan pentingnya Indonesia mewujudkan konsep Berdikari Bung Karno
Baca SelengkapnyaMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan pengembangan industri gim nasional di tingkat daerah.
Baca SelengkapnyaKapal Landing Dock Philippines mengakomodasi kebutuhan Departemen Pertahanan Nasional Filipina.
Baca Selengkapnyamendukung langkah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk terus meningkatkan kompetensi SDM.
Baca Selengkapnya