Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BW: Jangan bilang DPR tak melemahkan tapi malah menghancurkan KPK

BW: Jangan bilang DPR tak melemahkan tapi malah menghancurkan KPK Aksi Save KPK. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Wakil Ketua non-aktif KPK, Bambang Widjojanto meminta DPR mempunyai niat baik untuk memberantas korupsi. Menurutnya jika DPR ingin berbuat baik jangan selalu membuat statement yang ambigu.

Hal ini diungkapkan Bambang terkait polemik tentang revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak kunjung tuntas.

"Saya enggak ngerti kalau DPR ini ingin pemberantasan korupsi secara baik maka harusnya jangan bersifat ambigu. Jangan bilang tidak melemahkan KPK tapi malah menghancurkan KPK," katanya usai acara diskusi 'Peta Jalan KPK dan Masa Depan KPK di Hotel Alila, Jakarta, Rabu (28/10).

Dia juga berharap dalam melakukan revisi UU KPK, DPR memanggil para ahli dan menjelaskan kepada media.

"Ya panggilah para ahli untuk bisa memperbagus KPK, jangan malah menghancurkan," jelasnya. (mdk/dan)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Begini Ganjar Perlakukan KPK jika Terpilih jadi Presiden
Begini Ganjar Perlakukan KPK jika Terpilih jadi Presiden

Ganjar turut mengutarakan keingiannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP Tanya ke Megawati soal Usulan Pembubaran KPK, Begini Jawabannya
Hasto PDIP Tanya ke Megawati soal Usulan Pembubaran KPK, Begini Jawabannya

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim Hasto menyebut pernyataan Megawati soal usulan pembubaran KPK dipelintir.

Baca Selengkapnya
Reaksi PKS soal Prabowo Minta Oposisi Tak Boleh Ganggu Pemerintahan
Reaksi PKS soal Prabowo Minta Oposisi Tak Boleh Ganggu Pemerintahan

PKS menegaskan penting adanya pihak yang mengontrol pemerintahan.

Baca Selengkapnya
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan

Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.

Baca Selengkapnya
Ganjar Sebut Pihak yang Kerja Sama dengan Pemerintah Bisa Mengganggu, Ini Respons Demokrat
Ganjar Sebut Pihak yang Kerja Sama dengan Pemerintah Bisa Mengganggu, Ini Respons Demokrat

Ganjar Sebut Pihak yang Kerja Sama dengan Pemerintah Bisa Mengganggu, Ini Respons Demokrat

Baca Selengkapnya
Ini Pesan KPK untuk Anggota DPR Periode 2024-2029
Ini Pesan KPK untuk Anggota DPR Periode 2024-2029

RUU Perampasan Aset sempat jalan di tempat pada Komisi III DPR periode 2019-2024.

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Beda Pendapat Ganjar dengan Megawati Soal KPK
Beda Pendapat Ganjar dengan Megawati Soal KPK

Ganjar akan memperkuat KPK apabila terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Sindir Dewas KPK Seperti 'Macan Ompong'
Komisi III DPR Sindir Dewas KPK Seperti 'Macan Ompong'

Benny menyampaikan bahwa posisi dewas sangat membingungkan publik

Baca Selengkapnya
Megawati Minta KPK Dibubarkan, Anas Urbaningrum: Saya Duga Beliau Bercanda
Megawati Minta KPK Dibubarkan, Anas Urbaningrum: Saya Duga Beliau Bercanda

Sebelumnya, Megawati meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK.

Baca Selengkapnya
Ganjar Ingatkan Prabowo: Yang Bekerja Sama Saja Bisa Ganggu
Ganjar Ingatkan Prabowo: Yang Bekerja Sama Saja Bisa Ganggu

Ganjar Pranowo mengingatkan kepada Presiden terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto bahwa pihak yang berada di dalam pemerintahan bisa saja mengganggu.

Baca Selengkapnya
Siap Jadi Oposisi, PDIP Akan Kritis pada Pemerintah tapi Tidak Destruktif
Siap Jadi Oposisi, PDIP Akan Kritis pada Pemerintah tapi Tidak Destruktif

PDIP siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance. Mereka akan bersikap kritis kepada pemerintah.

Baca Selengkapnya