Follow
BW: Kita lihat apakah pimpinan baru KPK berpihak pada masyarakat
Merdeka.com - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto tidak mau mengomentari sikap pimpinan baru lembaga itu yang mendukung soal revisi Undang-undang KPK. Bambang memilih menunggu mereka bekerja.
"Kita lihat nanti bagaimana apakah mereka berpihak pada kepentingan masyarakat dalam hal ini," ujar Bambang saat ditemui di depan gedung KPK Baru, Selasa (29/12).
Hingga saat ini dia menegaskan selalu ada di pihak yang menolak revisi UU KPK, karena menurutnya UU KPK belum perlu dilakukan revisi. Masih banyak UU yang menurutnya perlu diperhatikan atau direvisi.
-
Siapa Ketua Umum PKB sekarang? Muhaimin Iskandar terpilih menjadi Ketua Umum PKB pada Muktamar II PKB yang digelar pada 16-19 April 2005 di Semarang. Politikus kelahiran Jombang, 24 September 1966 ini masih memimpin PKB hingga sekarang.
-
Apa kesepakatan Prabowo dengan KWI? 'Intinya semuanya adalah kesatuan dan di situ di bawah judul kesatuan itu ada sekian banyak hal, yaitu pemilu yang jujur, dikatakan oleh Bapak Prabowo sendiri, damai, adil, dan sebagainya,' kata Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo dikutip Antara.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Siapa yang punya wewenang untuk melanjut atau menganulir Capim KPK? 'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK di Jakarta.
"Masuknya revisi UU KPK ke Prolegnas 2015 sepertinya terlalu dipaksakan yah. Masih banyak UU lain, misalnya UU Tindak Pidana Korupsi," lanjutnya.
Meski menolak revisi UU KPK, BW, demikian dia akrab disapa, mengaku tetap berhubungan baik dengan pimpinan baru KPK saat ini, termasuk para alumni KPK sebelumnya.
"Kita punya group Whatsapp alumni KPK. Kita tetap jalin komunikasi," pungkasnya sambil mengenakan kemeja batik berwarna emas.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mahfud MD menjawab pertanyaan soal revisi UU KPK bila terpilih bersama Ganjar menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi terbuka untuk bertemu dengan siapa saja. Namun, Jokowi ingin menghormati KPK sebagai institusi yang independen.
Baca Selengkapnya
Meski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca Selengkapnya
Menurut Diky tak akan ada tersangka yang divonis bebas oleh Pendilan Tipikor karena minim bukti keterlibatannya.
Baca Selengkapnya
Ketika KPK yang sekarang berada dalam rumpun eksekutif, kata Michael, hal itu membuat independensi secara kelembagaan hanya di rumpun eksekutif saja.
Baca Selengkapnya
Prabowo lantas menyinggung PKB saat Pemilu lalu yang bersebrangan dengan kubunya
Baca Selengkapnya
Alexander menambahkan agar masyarakat tidak mengandalkan KPK untuk membasmi korupsi
Baca Selengkapnya
Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca Selengkapnya
Menurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca Selengkapnya
Pidato yang dimaksud yakni komitmen Ketua Umum Partai Gerindra terhadap pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya.
Baca Selengkapnya
KPK buka suara usai dikritik habis-habisan oleh ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan.
Baca Selengkapnya
PKB dinilai sebagai pembawa narasi perubahan yang bertolak belakang dengan keberlanjutan Prabowo.
Baca Selengkapnya