Follow
BW sebut dana desa rawan dikorupsi, KPK harus awasi ketat
Merdeka.com - Wakil Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto mengingatkan KPK agar mengawasi ketat penggunaan dana desa. Dia menilai dana desa yang akan dicairkan berpotensi besar menjadi ladang korupsi ketika pilkada.
"Gongnya nanti tanggal 9 Desember, pas pilkada. Panen raya akan terjadi, kalau tidak bisa dikontrol," ujar Bambang ketika diskusi 'Jalur Peta KPK dan Masa Depan KPK', di Hotel Alila, Jakarta, Rabu(28/10).
Dia menjelaskan potensi korupsi yang sering terjadi ketika daerah akan menyelenggarakan pilkada serentak itu memiliki penyerapan anggaran yang kecil.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Dimana Pilkada ini? Pilkada Jawa Tengah semakin menarik karena bakal ada 'perang bintang'.
-
Kenapa Pilkada DIY rawan konflik? Di beberapa daerah, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) rawan terjadi konflik, tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
-
Apa arti dari Pilkada? Pilkada artinya Pemilihan Kepala Daerah, Berikut Tahapannya Pilkada artinya proses pemilihan umum di Indonesia yang dilakukan untuk memilih kepala daerah.
-
Siapa yang diprediksi unggul dalam Pilkada Jateng? Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan, mengungkapkan alasan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep unggul karena adanya pengaruh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa saja yang terlibat dalam Pilkada? Selain itu, Pilkada juga merupakan ujian bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan para calon kepala daerah dalam menjalankan proses demokrasi yang jujur dan adil.
"Secara logika tidak masuk akal bagi pemerintahan daerah untuk bisa menghabiskan anggaran dalam waktu dua bulan secara proporsional dan tepat sasaran, how come kita bisa serap anggaran dalam waktu dua bulan?," ungkapnya.
Dia pun mengatakan dana desa lebih mudah disalahgunakan. "Di sinilah KPK seharusnya masuk dan harus memiliki strategi untuk bisa mengawasi pencairan hingga penggunaannya," tandasnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Baca Selengkapnya
Karena saat menjabat, seorang kepala daerah mendadak akan mengelola uang hingga Rp1-2 miliar setiap tahun.
Baca Selengkapnya
Wahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.
Baca Selengkapnya
Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.
Baca Selengkapnya
Adanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.
Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla atau JK menduga ada pengkondisian suara rakyat bila melihat hasil pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca Selengkapnya
Kepolisian memastikan pengusutan kasus ini semata-mata agar dapat mengawasi jalannya proyek pembangunan di tiga daerah tersebut.
Baca Selengkapnya
KPU menerima surat dari PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan peserta Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca Selengkapnya
Bawaslu provinsi sudah membahasnya dengan KPID dan KPU.
Baca Selengkapnya