Cagub Aceh ini sebut BPJS Kesehatan ribet dan sulitkan warga kampung

Merdeka.com - Calon Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengkritik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selama ini. Dia merasa bahwa sistem diterapkan terlalu rumit.

"Saya akan merubah sistem BPJS itu ke arah lebih baik. Akan mempermudah pengurusan dan sistemnya seperti JKA (Jaminan Kesehatan Aceh) dulunya, cukup hanya membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau KK (Kartu Keluarga) saat berobat. Sekarang itu, BPJS itu sangat ribet," kata Irwandi Yusuf di Aceh, Minggu (7/8).

Dia menilai, sistem dimiliki BPJS sangat memberatkan warga, terutama yang berada di perkampungan. Dia juga berjanji mereformasi sistem BPJS Kesehatan laiknya JKA ketika zamannya memimpin Aceh pada periode 2006-2011 silam.

Kerumitan mengurus BPJS, kata Irwandi, dalam pengurusan administrasi hingga saat melakukan pengobatan di rumah sakit. "Saya akan kembalikan jaminan kesehatan untuk masyarakat itu seperti dulu saat memimpin Aceh," imbuhnya.

Tidak sampai di situ, dirinya bahkan siap membawa Aceh keluar dari BPJS "Kalau tetap tak bisa tembus ke pusat sana, kita ambil alih sendiri kesehatan Aceh," tegasnya.

Irwandi Yusuf yang akrab disapa Tgk Agam akan mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Aceh ini melalui jalur partai. Pasangan duetnya adalah Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Nova Iriansyah.

Meskipun sebelumnya menghembus kabar hendak mencalonkan diri melalui jalur perseorangan. Bahkan dia telah mempersiapkan wakilnya dari tokoh pers nasional, yaitu Nezar Patria yang merupakan anggota Dewan Pers.

Namun, setelah 48 jam kemudian. Peta politik berubah. Irwandi mendapat kepastian dicalonkan melalui Partai Demokrat. Irwandi pun kemudian memutuskan naik dari jalur partai.

“Benar pertama saya mau naik lewat jalur independen, bahkan sudah ada kesepakatan kami mau naik dengan Nezar Patria,” sebutnya.

Adapun partai pengusung pasangan ini adalah Partai Demokrat memiliki 8 kursi, Partai Nasional Aceh (PNA), partainya besutan Irwandi 3 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 1 kursi dan Partai Damai Aceh (PDA) 1 kursi. Jadi total ada 13 kursi dan sudah bisa mencalonkan menjadi calon gubernur di Aceh.