Cairkan Rp 314 Juta dengan Identitas Fiktif, 4 Pegawai Perusahaan Pembiayaan Diciduk

Merdeka.com - Aparat Polsek Bekasi Barat, Kota Bekasi membongkar sindikat pembuat identitas fiktif nasabah perusahaan pembiayaan. Baru beroperasi selama tiga bulan, sindikat beranggotakan empat orang ini meraup uang hasil penipuan hingga Rp 314 juta lebih.

Kapolsek Bekasi Barat, Kompol Parjana mengatakan, empat tersangka yang telah dibekuk adalah Nofiyardi (28), Iman Muchdi (27), Dwi Cahyono (23) dan M. Rio Sani (21).

"Modusnya mereka membeli BPKB milik orang yang sudah tidak ada kendaraannya karena hilang dicuri atau masalah lainnya," kata Parjana, Selasa (29/1).

Parjana mengatakan, BPKB yang dibeli melalui media sosial facebook tersebut lalu diagunkan kepada perusahaan pembiayaan tempat tersangka bekerja melalui identitas fiktif. Agar tidak dicurigai, para tersangka mengangsur di bulan pertama hingga bulan kedua.

Kasus itu terbongkar setelah perusahaan melaporkan ditemukannya nasabah dengan identitas fiktif. Polisi yang mendapatkan laporan segera melakukan penyelidikan, hasilnya rupanya nasabah fiktif tersebut dibuat oleh orang dalam perusahaan itu sendiri.

"Mereka sudah paham memasukkan ajuan pinjaman sampai dengan disetujui hingga pencairannya," ujar Parjana.

Kepada wartawan, seorang tersangka mengaku mendapatkan puluhan BPKB dengan cara membeli melalui media sosial facebook. Satu dokumen kendaraan tanpa kendaraan tersebut dibeli seharga Rp 1-2 juta tergantung jenis kendaraannya.

"Dapat uang pinjamannya mulai Rp 5-10 juta, tergantung jenis sepeda motornya," ujar dia.

Akibat perbuatannya, para tersangka kini mendekam di sel tahanan Polsek Bekasi Kota, mereka dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara dan pasal 373 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan ancamannya hukuman maksimal lima tahun.

Adapun barang bukti disita berupa 35 lembar dokumen kontrak pembiayaan multiguna dari perusahaan berikut 35 berkas dokumen kendaraan atau BPKB sepeda motor sebagai jaminan, hasil audit perusahaan, dan surat keterangan kerja.