Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Cak Imin apresiasi dan evaluasi program pembangunan desa

Cak Imin apresiasi dan evaluasi program pembangunan desa Cak Imin saat Safari Ramadhan Jelajah Desa di Kabupaten Majalengka. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar mendapat amanat dari para kepala desa untuk mendorong penguatan program pembangunan desa yang telah dirintisnya sejak lama. Seperti diketahui, tokoh sentral Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dikenal dengan sebutan Cak Imin ini merupakan pencetus sekaligus pejuang Undang-undang Desa pada saat dirinya duduk di kursi legislatif tingkat pusat, DPR RI. Ia juga merupakan inisiator sembilan sayap gerakan desa.

Dari UU Desa itulah kemudian lahir Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) yang hingga saat ini secara berkesinambungan menjalankan program sekaligus menggelontorkan anggarannya untuk membangun seluruh desa di Indonesia. Sebagai Ketua Umum DPP PKB, Cak Imin menekankan ke Fraksi PKB DPR RI agar mengambil peran sebagai pengusul paling awal Rancangan UU Desa agar masuk di Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Kini, usia Kemendesa PDTT sudah masuk tahun kelima. Nah, dalam setahun terakhir ini kontribusinya saya kira sudah sangat signifikan dalam membangun seluruh desa di Indonesia," ungkap Cak Imin dalam agenda Safari Ramadhan Jelajah Desa, di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

cak imin saat safari ramadhan jelajah desa di kabupaten majalengka

Cak Imin saat Safari Ramadhan Jelajah Desa di Kabupaten Majalengka ©2018 Merdeka.com

Cak Imin melanjutkan, bahwa Kemendesa diketahui memiliki empat program prioritas yang selama ini dijalankan; yakni pembangunan embung desa untuk menunjang sektor pertanian, produk unggulan desa, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan pengembangan sarana olahraga desa.

"Semua program relatif sudah dijalankan, walaupun masih ada sebagian desa yang belum mampu menjalankan secara optimal keempat program prioritas tersebut," kata Ketua Umum PKB ini.

Ia juga menyinggung soal Dana Desa, yang setiap tahunnya terus meningkat. Tahun 2018 ini Dana Desa yang disalurkan rata-rata mencapai 800 juta perdesa.

Peruntukkan dana tersebut, menurutnya untuk pembangunan infrastruktur seperti sarana jalan dan pengembangan ekonomi masyarakat desa. "Indikatornya jelas, sekitar 70 ribu desa di Indonesia, termasuk di Majalengka ini, rata-rata sudah merasakan dampak positif dari UU Desa dan gelontoran Dana Desa" katanya.

cak imin saat safari ramadhan jelajah desa di kabupaten majalengka

Cak Imin saat Safari Ramadhan Jelajah Desa di Kabupaten Majalengka ©2018 Merdeka.com

Menurutnya, desa-desa di Indonesia kini sudah mampu meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pembangunan, sehingga mendorong pergerakan ekonomi yang semakin dinamis. "Saya dan pastinya semua pihak yang terlibat dalam perintisan UU Desa, lebih jauhnya pembentukan kementerian desa, tidak ingin visi misi pembangunan desa, yakni "desa membangun Indonesia" itu berhenti di tengah jalan," tegasnya.

Namun ia juga tak memungkiri masih ada desa yang belum mampu menyerap secara penuh anggaran dari pemerintah pusat karena terkendala kualitas SDM dan rezim administrasi dari supra desa. Maka, keberadaan tenaga pendamping desa dan program pelatihan-pelatihan bagi perangkat desa untuk meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas pemerintahan desa menjadi sesuatu yang masih perlu dijalankan.

"Mimpi saya adalah, masyarakat desa tidak menganggap kota adalah segalanya. Justru sumber penghidupan itu tersedia di tempat mereka dilahirkan, yaitu Desa," tegasnya. (mdk/hhw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendagri Dorong Penguatan Desa sebagai Sentra Ekonomi Baru
Mendagri Dorong Penguatan Desa sebagai Sentra Ekonomi Baru

Mendagri menegaskan, penguatan desa perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi.

Baca Selengkapnya
Ketum PKB Dukung Penuh Kemenag Bentuk Dirjen Pondok Pesantren
Ketum PKB Dukung Penuh Kemenag Bentuk Dirjen Pondok Pesantren

Saat ini kewenangan pengelolaan pesantren masih berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis).

Baca Selengkapnya
Gandeng BPK, Anggota Komisi XI Ingin Pengelolaan Dana Desa Lebih Akuntabel
Gandeng BPK, Anggota Komisi XI Ingin Pengelolaan Dana Desa Lebih Akuntabel

Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.

Baca Selengkapnya
Cara Cak Imin Cegah Urbanisasi: Bangun Infrastruktur dan Rp5 Miliar Setiap Desa
Cara Cak Imin Cegah Urbanisasi: Bangun Infrastruktur dan Rp5 Miliar Setiap Desa

Dari tahun ke tahun akan terbangun infrastruktur dan transformasi desa dari desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: PKB Menang, Dana Desa jadi Rp 5 Miliar
Cak Imin: PKB Menang, Dana Desa jadi Rp 5 Miliar

Cak Imin menegaskan keinginan PKB tetap tidak berubah, yaitu memperjuangkan kenaikan dana desa menjadi Rp5 miliar per desa.

Baca Selengkapnya
Reaksi Anies soal Cak Imin Janjikan Dana Desa Jadi Rp5 Miliar Jika Menang
Reaksi Anies soal Cak Imin Janjikan Dana Desa Jadi Rp5 Miliar Jika Menang

Cak Imin menjelaskan, Indonesia mempunyai alam yang kaya raya dengan APBN yang besar.

Baca Selengkapnya
Kemnaker Lakukan Evaluasi atas Pelaksanaan Program Desmigratif
Kemnaker Lakukan Evaluasi atas Pelaksanaan Program Desmigratif

Kemnaker melakukan evaluasi dan mematangkan konsep atas pelaksanaan program Desa Migran Produktif (Desmigratif).

Baca Selengkapnya
Mendagri Beberkan Strategi Penguatan Desa Cegah Arus Urbanisasi
Mendagri Beberkan Strategi Penguatan Desa Cegah Arus Urbanisasi

Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Ingin Dana Desa Diterapkan Sistem Hukuman: Kalau Enggak Bener Diperkecil
Cak Imin Ingin Dana Desa Diterapkan Sistem Hukuman: Kalau Enggak Bener Diperkecil

Meski ia mendukung untuk diperbesar. Awalnya ia mengusulkan Rp5 miliar per desa. Tetapi penggunaannya harus bebas korupsi.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Desa Resmi Disahkan, Perangkat dan Pekerja Ekosistem Desa Dilindungi Jamsostek
Revisi UU Desa Resmi Disahkan, Perangkat dan Pekerja Ekosistem Desa Dilindungi Jamsostek

Presiden Joko Widodo resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (UU Desa).

Baca Selengkapnya
Kemendagri Latih 172 Ribu Aparatur Mencegah Praktik Korupsi di Desa
Kemendagri Latih 172 Ribu Aparatur Mencegah Praktik Korupsi di Desa

Dengan pelatihan ini, Kemendagri berharap setiap desa dapat menjadi lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Baca Selengkapnya
Wamenkeu Thomas Djiwandono Sebut Program Dana Desa Efektif Tekan Angka Kemiskinan, Ini Datanya
Wamenkeu Thomas Djiwandono Sebut Program Dana Desa Efektif Tekan Angka Kemiskinan, Ini Datanya

Berdasarkan data kemiskinan BPS penduduk miskin perkotaan telah turun dari 12,2 juta orang pada Maret 2021 menjadi 11,9 juta orang pada September 2022.

Baca Selengkapnya