Follow
Calon Kapolri Budi Waseso tak pernah lapor LHKPN, ini kata Kompolnas
Merdeka.com - Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso dinilai tak layak jadi calon Kapolri. Salah satu alasannya karena Budi diketahui tak pernah setor Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke KPK dan PPATK.
Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala menyatakan, bahwa dalam wawancaranya tadi dengan para calon Kapolri, Budi Waseso siap menyerahkan LHKPN ke KPK dan PPATK. Menurut Adrianus, Budi sedang menyusun LHKPN.
"Dia bilang tadi sedang menyusun. Dia nggak bilang tidak mau," kata Adrianus usai melakukan wawancara dengan empat calon Kapolri di Gedung Baharkam, Mabes Polri Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Jumat (6/2).
-
Kenapa Karutan KPK tidak melaporkan pungli ke atasannya? 'Justru yang dilakukan terperiksa sebagai Kepala Rutan dengan memaklumi keadaan tersebut dan tidak pernah melaporkan ke atasannya tentang pungutan liar di Rutan KPK,' sambung dia.
-
Kenapa Hasto melapor ke Dewas KPK? Hasto yang sudah kepalang 'baper' langsung membuat laporan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Penyidik Rossa dilaporkan atas dugaan pelanggaran peraturan Perdewas tentang kode etik dan pedoman berprilaku.
-
Mengapa oplet Rano Karno tidak dicantumkan di LHKPN? 'Informasinya Oplet ini memang bukan alat transportasi resmi, ya. Mungkin properti film. Yang jelas untuk saudara RK tidak mencantumkan kepemilikan Oplet sebagai miliknya,' kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Sabtu (31/8).
-
Kenapa Titiek Puspa tidak melapor berita hoaks ke polisi? 'Oh, menghabiskan tenaga. Ngapain lapor? Biarin dia mau bikin begitu ya buat saya tidak apa-apa. Mungkin ada (pembuat hoaks) ingin menyapa saya. Tetapi nggak kesampaian,' ujarnya.
-
Kenapa KPK tidak campur tangan pencalonan Karna Suswandi? 'Yang jelas Kami tidak masuk di dalam Ranah politik Jadi kalau memang itu Boleh atau tidak boleh bisa atau tidak bisa. Maka itu tentunya dikembalikan oleh KPU ya sebagai lembaga yang akan menentukan statusnya yang bersangkutan,' kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, dikutip Sabtu (31/8).
-
Kenapa TKN Prabowo tak khawatir? Menurut Herzaky, keempat menteri tersebut selama ini telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin serta telah sesuai aturan yang ada.
Adrianus mengaku enggan berurusan dengan persoalan LHKPN kepada empat calon Kapolri. Pasalnya, Kompolnas sempat tidak mendapatkan respon dari KPK dan PPATK terkait pelaporan LHKPN pada proses seleksi Kapolri sebelumnya.
"Kami akan bilang ke presiden, Bapak saja yang minta. Supaya lebih cepat. Daripada kita yang minta KPK ditolak," jelasnya.
Dia menjelaskan, saat melakukan konfirmasi ke KPK, PPATK dan Komnas HAM soal LHKPN, hanya Komnas HAM yang memberikan respons kepada Kompolnas.
"Ditolak KPK waktu kirim pesan ke KPK, apakah orang ini OK? Yang jawab hanya Komnas HAM. KPK dan PPATK tidak jawab tanpa alasan. Kalau kita kirim besar kemungkinan akan terjadi hal yang sama," paparnya.
Terkait soal dugaan kasus dana pengamanan di Sulawesi Utara yang diduga Budi Waseso terlibat, Kompolnas yakin jika Budi Waseso yang saat itu menjabat Paminal sama sekali tidak terlibat dalam dugaan kasus itu.
"Memang kasus Sulut bermasalah. Tapi bukan pada paminalnya Budi Waseso saat itu. Tapi pada pihak-pihak terlibat pengamanan," tukasnya.
Adrian juga menyatakan jika Komjen Budi Waseso mempunyai koleksi senjata tua dan mobil-mobil kuno. "Dia cerita banyak kolektor mobil tua. Kemudian juga banyak koleksi senjata tua," imbuhnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dalam pemeriksaan lebih dari 4 jam tersebut, Hasto mengaku mendapatkan 21 pertanyaan dari penyidik KPK.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan, Pilkada adalah urusan partai politik. Dirinya juga bukan pemilik atau ketua umum partai.
Baca Selengkapnya
Ia menegaskan bahwa KPK tidak ada pembatalan mengenai klarifikasi atas dugaan gratifikasi.
Baca Selengkapnya
Dia pun meminta maaf atas ketidakhadirannya ke KPK, lantaran dirinya harus memimpin rapat terkait Pilkada.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal pemanggilannya sebagai saksi di dugaan kasus korupsi DJKA
Baca Selengkapnya
Jokowi dikabarkan memberikan tim khusus untuk mengkaji kepengurusan PDIP.
Baca Selengkapnya
Hal itu diakui Kusnadi saat dicecar awak media usai melaporkan tindakan penyitaan dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Bareskrim Polri.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi tegas membantah tudingan cawe-cawe menyodorkan putra bungsungnya untuk Pilkada Jakarta
Baca Selengkapnya
KPK bakal kirim surat ke Pejabat yang baru dilantik untuk segara laporkan LHPKN
Baca Selengkapnya
Ari menegaskan Jokowi tidak pernah mengaitkan proses rekruitmen CPNS dengan pemenangan salah satu pasangan capres-cawapres.
Baca Selengkapnya
Dia memastikan bahwa PDIP tidak akan melakukan intervensi pada aparat penegak hukum.
Baca Selengkapnya
Patra menegaskan, kehadiran Hasto sebagai bukti kliennya adalah orang yang taat hukum.
Baca Selengkapnya