Calon Kapolri kok harus ajudan Mega, apa engga ada yang lain?

Merdeka.com - Usulan nama calon Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR RI, yakni Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan dinilai tidak melalui mekanisme atau sistem penjaringan yang melibatkan KPK dan PPATK.

"Selain itu, calon tunggal Kapolri tersebut rawan kepentingan politik. Emang tidak ada calon lain ya, kok harus mantan ajudan Megawati pimpinan tertinggi PDIP yang mengusung Jokowi sebagai presiden," ujar Pengamat Politik dari Universitas Islam Riau, Panca Setyo Prihatin SIP MSi, kepada merdeka.com, Senin (12/01).

Menurut dosen politik tersebut, masih banyak calon jenderal lain yang bersih dari isu rekening gendut. Meski presiden memiliki hak prerogatif untuk mengusulkan nama tersebut, namun Panca meminta DPR lebih hati-hati untuk mengabulkan usulan tersebut.

"Atau bila perlu aturan mengenai hak prerogatif presiden itu diubah lagi lah, kalau ada dua nama atau tiga nama calon Kapolri begitu kan DPR bisa menyaringnya, ini kok seolah-olah memaksa DPR, atau ada kepentingan di antara keduanya di sini," terang Panca.

Topik pilihan: Polri | Kapolri Sutarman | Mutasi Polri

Panca juga sangat menyayangkan Koalisi Merah Putih (KMP) tidak kritis seperti sebelumnya. Saat ini hanya mengangguk apa kata presiden dan terlihat kompak dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Kemana KMP yang kritis dulu, apakah ada deal-deal politik yang telah disepakati makanya bisa nurut saja? Mau dibawa ke mana negara ini," kata anak pejuang zaman penjajahan Belanda, Almarhum Letnan Muda Purnawirawan Wasmad Rads itu.

"Jika DPR RI mengabulkan usulan nama calon Kapolri yang terindikasi kepentingan politik tersebut, maka terlihat jelas lemahnya legislatif Indonesia," ujar Panca.