Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

'Calon Kepala BIN harus bersih dari pelanggaran HAM'

'Calon Kepala BIN harus bersih dari pelanggaran HAM' Sutiyoso melayat Mpok Nori. ©2015 merdeka.com/fikri faqih

Merdeka.com - Enam pemuda dari Kamerad (Komite Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi dan Demokrasi) yang melakukan orasi di Gedung DPR menolak Letjen TNI (purn) Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) telah selesai diperiksa oleh Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR. Koordinator aksi Kamerad, Samheru mengatakan, alasan penolakan tersebut didasari karena mantan Pangdam Jaya tersebut disebut-sebut sebagai yang bertanggungjawab atas penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro pada 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan peristiwa 'Kudatuli'.

Lewat alasan ini, dia mendesak DPR tak menerima mantan Gubernur DKI Jakarta dua periode itu sebagai calon tunggal Kepala BIN.

"Kami juga meminta ke DPR untuk mengembalikan nama calon Kepala BIN kepada Presiden untuk diganti dengan nama lain yang tentunya harus bersih dari pelanggaran HAM," kata Samheru seusai menjalani pemeriksaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Orang lain juga bertanya?

Sebelumnya, sekitar 6 pria tiba-tiba masuk ke Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, siang ini. Di depan ruang wartawan parlemen, mereka meneriakkan 'Tolak Sutiyoso jadi Kepala BIN'. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15.20 Wib.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mahasiswa di Bali Tuntut Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Mundur
Mahasiswa di Bali Tuntut Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Mundur

Mahasiswa di Bali Tuntut Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Mundur

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai Sanksi DKPP kepada Ketua KPU Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran
Pakar Nilai Sanksi DKPP kepada Ketua KPU Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran

Menurutnya, paslon 02 itu juga harus diakui memiliki dua titik noda soal etik.

Baca Selengkapnya
HMI Soroti Netralitas Polisi di Pilkada Banten 2024
HMI Soroti Netralitas Polisi di Pilkada Banten 2024

Aksi tersebut digelar di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Selasa, (19/11).

Baca Selengkapnya
Mantan Gubernur DKI Tidak Bisa jadi Cawagub di Pilkada Jakarta, Ini Aturannya
Mantan Gubernur DKI Tidak Bisa jadi Cawagub di Pilkada Jakarta, Ini Aturannya

Mantan Gubernur DKI Tidak Bisa jadi Cawagub di Pilkada Jakarta, Ini Aturannya

Baca Selengkapnya
DPR Bentuk Tim Pergantian Kepala BIN, Puan Sebut Herindra Jadi Calon Tunggal
DPR Bentuk Tim Pergantian Kepala BIN, Puan Sebut Herindra Jadi Calon Tunggal

Muhammad Herindra sebagai calon kepala BIN yang menggantikan Budi Gunawan.

Baca Selengkapnya
DPR Diminta Coret Calon Anggota BPK Bermasalah Agar Tak Terjadi Polemik
DPR Diminta Coret Calon Anggota BPK Bermasalah Agar Tak Terjadi Polemik

Uji kelayakan dan kepatutan tersebut tidak hanya secara formil tapi haruslah uji etik individu dahulu

Baca Selengkapnya
DPR Setujui Usulan Pemerintah, Herindra Jadi Kepala BIN Gantikan Budi Gunawan
DPR Setujui Usulan Pemerintah, Herindra Jadi Kepala BIN Gantikan Budi Gunawan

Kesepakatan ini, diambil dalam rapat paripurna ke-4 pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2023 pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya
Temui Pj Gubernur, Komisi II DPR Soroti Netralitas Polisi dan Kades di Pilkada Banten 2024
Temui Pj Gubernur, Komisi II DPR Soroti Netralitas Polisi dan Kades di Pilkada Banten 2024

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Banten di Kota Serang, Rabu (13/11).

Baca Selengkapnya
Dewan Guru Besar UI Sampaikan Petisi Kritik Pemerintah Jokowi, Rektor Tidak Hadir
Dewan Guru Besar UI Sampaikan Petisi Kritik Pemerintah Jokowi, Rektor Tidak Hadir

Dewan Guru Besar UI Sampaikan Petisi Kritik Pemerintah Jokowi, Rektor Tidak Hadir

Baca Selengkapnya
Hamdan Zoelva: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Kemunduran Demokrasi, Ini Masalah Besar
Hamdan Zoelva: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Kemunduran Demokrasi, Ini Masalah Besar

"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.

Baca Selengkapnya
Diduga Melanggar Etik, Komisioner KPU Dilaporkan ke DKPP
Diduga Melanggar Etik, Komisioner KPU Dilaporkan ke DKPP

KPU sebagai penyelenggara pemilu dinilai telah mengabaikan kepentingan negara

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP soal Pilgub Jakarta: Penguasa Tidak Boleh Menciptakan Calon Boneka
Hasto PDIP soal Pilgub Jakarta: Penguasa Tidak Boleh Menciptakan Calon Boneka

PDIP menentang cara-cara curang untuk menciptakan calon-calon boneka di dalam Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya