Calon Panglima Marsekal Hadi akan ditanya pengamanan pilkada & loyalitas pada negara
Merdeka.com - Komisi I segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan Kasau Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI baru menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Sejumlah pertanyaan akan disampaikan kepada Marsekal Hadi.
Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafidz mengatakan salah satu pertanyaan yang akan diajukan adalah langkah Marsekal Hadi dalam mengamankan gelaran Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.
"Semua akan ditanyakan saya rasa pilkada juga kesiapan yang harus dimiliki Panglima TNI berikutnya," kata Meutya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/12).
-
Bagaimana TNI memastikan keamanan Pilkada? Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi,' katanya kepada para Dansat.
-
Bagaimana proses pemilihan Panglima TNI? 'Nama nanti akan disampaikan Ibu Ketua DPR ya. Calon tunggal sesuai amanah UU,' imbuhnya.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Apa yang dilakukan TNI menjelang Pilkada? Pangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada, maupun juga menggunakan fasilitas TNI.
-
Siapa yang menjadi Panglima TNI? Saat Indonesia merdeka, Surono dan kawan-kawannya bergabung dengan Barisan Keamanan Raktay (BKR) di Banyumas. Di sinilah Surono selalu mendampingi Soedirman yang kelak menjadi Panglima TNI.
-
Bagaimana Panglima TNI memperkuat hubungan pertahanan? Di bawah kepemimpinan Jenderal TNI Agus Subiyanto, kedua angkatan bersenjata memperluas interaksi profesional dan hubungan antar masyarakat melalui kunjungan tingkat tinggi secara berkala, mengikuti kursus, pertukaran profesional, dan latihan bilateral dan multilateral.
Meutya menyebut muncul kekhawatiran pengamanan Pilkada dan Pemilu akan berjalan baik jika di bawah kendali Panglima TNI dari matra angkatan udara.
"Apalagi ada kekhawatiran, suara-suara masuk, apakah kalau dari AU akan siap? Ini saya rasa akan menjadi fokus, tapi kami yakin presiden sudah memikirkan dengan baik," ujarnya.
Terpisah, anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon menambahkan, pihaknya akan menanyakan loyalitas Marsekal Hadi terhadap pemerintah. Ini diperlukan untuk memastikan institusi TNI tetap profesional tanpa terlibat dalam politik praktis.
"Kemudian tetap pertahankan TNI profesional dan profesional itu mengandung makna di dalamnya taat tunduk patuh kepada politik negara. Kemudian enggak terbawa arus politik praktis," ungkapnya.
Komisi I juga akan mengingatkan Marsekal Hadi soal upaya pemerintah memodernisasi alutsista TNI, peningkatan kesejahteraan prajurit serta fasilitas untuk keluarga prajurit.
"Karena tidak bisa berdiri sendiri antara prajurit dgn keluarga. Harus menjadi bagian terintegrasi dukungan keluarga karena penting. Ciri TNI melekat identik dengan tentara rakyat," ucapnya.
Selain itu, kata Effendi, pihaknya akan menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah kepada mantan Kadispen AU tersebut.
"Saya kira, kita juga ingatkan bahwa RPJM pemerintahan JKW-JK, ditekankan akan menuju ke 1,5 persen PDB anggaran pertahanan, itu juga harus didorong 2 tahun APBN pemerintahan bisa tercapai," ucapnya.
Diketahui, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pihaknya sudah mengantongi surat pergantian Panglima TNI. Diakuinya Jenderal Gatot Nurmantyo akan diberhentikan dengan hormat dan pengangkatan KSAU Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.
"Tadi pagi saya menerima Menteri Sekretaris Negara Prof Pratikno, menyampaikan surat dari Presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru," ujar Fadli.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Panja ini akan mengawasi posisi TNI pada pesta demokrasi tahun depan.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaAgus Subiyanto akan memberikan penekanan aspek yuridis, sesuai dengan UU TNI dan UU pemilu bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis.
Baca SelengkapnyaSebanyak 446.219 prajurit TNI dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi Pemilu 2024 di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaPesan itu disampaikan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat Rapat Koordinasi Penyelenggara Pilkada Serentak 2024.
Baca SelengkapnyaCalon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memaparkan visi-misi saat menjalani uji kelayakan dan uji kepatutan
Baca Selengkapnya“Mengapa Bu Mega menyampaikan hal itu, sebenarnya memang karena rasa sayang terhadap institusi TNI dan Polri," kata Hasto
Baca SelengkapnyaKasad Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan komitmennya untuk menjaga netralitas prajurit.
Baca SelengkapnyaPangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada
Baca SelengkapnyaHadi juga menyoroti perihal situasi Kamtibmas selama bulan Ramadan berlangsung secara aman dan damai.
Baca SelengkapnyaHal ini dikatakan Mahfud dalam sambutannya di Rakor Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam Rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2024, Rabu (27/9).
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut tetap memastikan tidak akan pandang bulu apabila ada prajurit TNI AD yang terbukti tidak netral.
Baca Selengkapnya