Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Harus Komitmen Berantas Praktik Pungli Polisi

Merdeka.com - Pungutan liar yang dilakukan anggota Polri sempat jadi perbincangan hangat di tahun 2020. Adalah dua anggota Polres Jembrana yang meminta 'duit damai' sebesar Rp1 juta kepada turis asing asal Jepang.

Aksi memalukan keduanya viral di media sosial dan berujung sidang etik di Propam Polri. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai praktik culas seperti itu pekerjaan rumah Komjen Listyo Sigit Prabowo, calon tunggal Kapolri. Harus ada komitmen memberantasnya.

"Ini harus jadi perhatian utama memberantas sifat koruptif di kepolisian yang cenderung menggunakan kewenangannya secara komersial, sehingga banyak polisi gendut. Jadi, harus ada komitmen tinggi dari Kapolri baru untuk memberantas korupsi dan pungli ditubuh Polri," kata Fickar di Jakarta, Sabtu (16/1).

Maka dari itu, kata Fickar, harus ada komitmen tinggi dari Kapolri baru pengganti Jenderal Idham Azis dalam hal memberantas korupsi dan pungutan liar ditubuh Polri. Selain itu, Kapolri baru juga perlu membuat aturan disiplin yang ketat dan menegakkan secara ketat akan menjadi teladan bagi kepatuhan hukum masyarakat.

"Yang kesemuanya harus dilakukan secara terbuka sebagai bagian dari akuntability kepolisian yang digaji oleh uang rakyat," ujarnya.

Selain itu, Fickar mengingatkan sebagai penanggungjawab keamanan dalam negeri dan penegak hukum, Kapolri selalu menghadapi tantangan karena dampak dari kemajuan sebuah masyarakat. Untuk itu, jangan sampai polisi atau Kapolri terjebak menjadi alat kekuasaan.

"Karena dengan kewenangannya, tidak mustahil bisa dimanfaatkan untuk memukul lawan politik dengan mengkriminalisasi pihak lawan politik," jelas dia.

Apalagi, lanjut Fickar, penunjukan Komjen Listyo Sigit sebagai calon tunggal Kapolri tentu sosok berpengalaman dan dekat dengan Presiden Jokowi. Karena, Listyo merupakan mantan Ajudan Presiden Jokowi tahun 2014. Kemudian, Fickar melihat Listyo Sigit melewati beberapa angkatan seperti halnya Tito Karnavian.

"Saya kira ini kecenderungan yang wajar sepanjang didukung oleh profesionalisme sang calon, karena Presiden pasti akan memilih yang lebih muda darinya dan dekat untuk memudahkan komunikasi. Karena itu, ini tidak boleh disalah gunakan polisi menjadi alat kekuasaan politik," katanya.