Follow
Capim Alexander Marwata Usulkan Pemeriksaan Saksi KPK Berjalan Senyap
Merdeka.com - Calon pimpinan KPK petahana, Alexander Marwata menyampaikan kinerja lembaga antirasuah berjalan senyap. Karena, saat KPK memanggil seseorang untuk dimintai keterangan, publikasi dilakukan seolah mengidentifikasi mereka terlibat, terlebih jika yang bersangkutan adalah penyelenggara negara.
"Mengurangi suara gaduh seperti pengumuman tersangka, atau saksi, sejatinya bisa, sepanjang berlima sepakat tidak usah memanggil saksi harus diumumkan," katanya saat uji kelayakan dengan Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).
Dia mengamini hal tersebut perlu evaluasi di periode selanjutnya agar tak ada suara gaduh. Alex yakin KPK bisa melakukan hal yang sama dalam penindakan seperti dilakukan Polri dan Kejaksaan.
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Siapa yang meminta kolaborasi KPK-Polri? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Siapa yang punya wewenang untuk melanjut atau menganulir Capim KPK? 'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK di Jakarta.
"Teman di kepolisian dan kejaksaan bisa, mengapa KPK engga bisa?" ujarnya.
Demi mewujudkan hal itu, KPK masih berpatok pada beleid yang menyebut lembaga independen dan bertanggung jawab kepada publik. Karenanya, semua kegiatan KPK harus dilaporkan ke masyarakat lewat pers.
"Jadi SOP KPK yang (membuat) seperti itu," tutup Alex.
Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Alexander menambahkan agar masyarakat tidak mengandalkan KPK untuk membasmi korupsi
Baca Selengkapnya
Alexander Marwata mengklaim kasus Firli Bahuri tidak mengganggu kinerja KPK.
Baca Selengkapnya
Kejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.
Baca Selengkapnya
Alex menyebut perpanjangan untuk mengawal Pemilu secara maksimal.
Baca Selengkapnya
Alasan dibutuhkan Capim KPK selanjutnya dengan hal tersebut lantaran penindakan-penindakan kasus rasuah kedepannya agar tidak ada rasa sungkan.
Baca Selengkapnya
Mabes Polri membantah pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut ada masalah koordinasi dan supervisi antara KPK dengan Kejaksaan dan Polri.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dipolisikan karena pertemuan dengan pihak berperkara.
Baca Selengkapnya
Tapi dari pelanggan etik tersebut juga dikatakan Karyoto bisa menjadi masalah pidana juga.
Baca Selengkapnya
Semula Alexander dijadwalkan diperiksa pada Jumat (11/10).
Baca Selengkapnya
KPK memastikan proses pemeriksaan tak bisa dilakukan sembarangan. Setiap pemeriksaan selalu direkam.
Baca Selengkapnya
Namun jika tak memungkinkan, Alex meminta penyidik Polri menggali keterangannya di Gedung Merah Putih KPK.
Baca Selengkapnya
Menurut KPK, ego sektoral antar lembaga-lembaga tersebut masih terjadi sehingga menghambat koordinasi.
Baca Selengkapnya