Capim KPK Sujarnako sebut gratifikasi seks masuk dalam korupsi

Merdeka.com - Direktur Pembinaan Jaringan Kerja sama Antarkomisi dan Instansi KPK Sujanarko pernah mengusulkan gratifikasi seksual untuk masuk dalam tindak pidana korupsi. Hal ini diutarakannya dalam sesi wawancara Capim KPK di depan 9 tim Pansel.

"Bapak katakan gratifikasi seksual marak saat penetapan APBD. Apa sih gratifikasi seksual itu?" tanya salah satu anggota Pansel KPK Enny Nurbaningsih di Ruang Serba Guna, Lantai Dasar, Gedung 3, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (26/8).

Sujarnako menegaskan, gagasan masuknya gratifikasi seksual dalam delik pidana korupsi muncul saat dia mengkoordinir tim pencari aset untuk melacak kekayaan pejabat dari Indonesia bagian timur. Kata dia, banyak pejabat menggunakan uang negara untuk membayar perempuan dan keperluan berfoya-foto.

"Saya tidak mau menyebutkan wilayahnya ya, di wilayah timur saat saya mengaset, yang para pelaku korupsi, enggak punya uang, enggak punya rumah, tapi korupsinya sampe Rp 10-20 miliar. Setelah ditelusuri ternyata uangnya digunakan untuk foya-foya, beli perempuan dan untuk stay hotel di Jakarta," papar dia.

Namun demikian, Sujarnako tidak menyebutkan secara rinci berapa jumlah pejabat yang menilap uang negara untuk keperluan pribadinya tersebut.

"Waduh saya lupa berapa ya. Sudah lama. Itu sekitar tahun 2010-2011. Yang saya cari 2-3 orang, tapi itu kan fenomena gunung es saja," pungkas dia.