Follow
Capim Pensiunan Jaksa: OTT Hanya Tutupi Kelemahan KPK di Satu Sisi
Merdeka.com - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Jasman Panjaitan menyebut maraknya operasi tangkap tangan (OTT) hanya untuk menutupi kelemahan lembaga antirasuah. Menurut pensiunan jaksa ini, OTT dilakukan KPK lantaran tak bisa mengungkap kerugian negara.
"KPK sekarang hanya menonjolkan OTT karena ingin menutupi kelemahan mereka di satu sisi, karena enggak bisa mengungkap kerugian negara," ujar Jasman saat uji publik di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8).
Jasman mengatakan, jika dirinya menjadi pimpinan lembaga antirasuah jilid V periode 2019-2023, dia tak akan mengandalkan OTT. Menurut dia, dalam perkara yang berawal dari OTT tak banyak mengembalikan kerugian keuangan negara.
-
Dimana bisa dicegah PPOK? Berikut penyebab penyakit paru obstruktif dan cara mencegahnya yang merdeka.com lansir dari Healthline:
-
Apa itu PPOK? PPOK adalah penyakit progresif yang bisa memburuk seiring berjalannya waktu. Bahkan, PPOK menjadi penyakit yang menyebabkan kematian terbanyak ketiga di dunia dengan total 3,32 juta kasus kematian pada 2019 lalu.
-
Siapa yang menangkap OPM? 'Saya kasih tahu, dia bukan kriminal, dia cuma OPM. Kapan lagi ini satu anak Timur membantu Polisi menangkap OPM,'
-
Kenapa PPOK berbahaya? Jika tidak segera diatasi, PPOK bisa memburuk dan menyebabkan penderitanya terkena penyakit jantung dan kanker paru-paru.
-
Kenapa OJK meminta masyarakat hati-hati soal KTP? Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menyampaikan terdapat bahaya besar dari pencurian data pribadi yang terekam di KTP.
-
Bagaimana KKB ditangkap? 'Yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah, kenapa Devianus Kagoya dianiaya oleh atau tindak kekerasan dilakukan kepada dirinya adalah bahwa Devianus Kogoya itu tertangkap pasca patroli aparat keamanan TNI - Polri,' kata Kristomei.
"Kelemahan OTT pengembalian ke negara kecil. Jangan mengandalkan OTT," kata dia.
Jasman menyebut, dirinya akan berusaha mengembalikan kerugian keuangan negara dengan terus menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Pasti (terapkan Pasal TPPU)," Jasman menegaskan.
Pansel Capim KPK kembali melakukan uji publik terhadap tujuh kandidat komisioner KPK. Ketujuh capim KPK yang akan menjalani uji publik tersebut adalah Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Johanis Tanak, advokat yang juga mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lili Pintauli Siregar, akademisi Luthfi Jayadi Kurniawan, mantan jaksa M Jasman Panjaitan, hakim Pengadilan Tinggi Bali Nawawi Pomolango, dosen Neneng Euis Fatimah, dan dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nurul Ghufron.
Uji publik berlangsung di ruang serba guna gedung III Sekretariat Negara Jakarta dan dimulai pukul 08.00 WIB.
Sembilan orang pansel capim KPK yaitu Yenti Garnasih, Indriyanto Senoadji, Harkristuti Harkrisnowo, Marcus Priyo Gunarto, Diani Sadia Wati, Mualimin Abdi, Hendardi, Hamdi Moeloek, dan Al Araf akan mengajukan pertanyaan kepada para capim secara bergantian selama 1 jam.
Selain pansel, ada dua orang panelis juga yang akan bertanya yaitu sosiolog hukum Universitas Indonesia Meutia Ghani-Rochman dan pengacara Luhut Pangaribuan.
Reporter: Fachrur Rozie
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Penyelidik Korupsi (KPK) kampungan.
Baca Selengkapnya
Nawawi menyinggung soal digitalisasi yang belum mampu menjawab semua tantangan.
Baca Selengkapnya
Menurut dia, OTT memang bukan indikator utama praktik haram korupsi menurun di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Luhut turut buka suara soal tudingan mengecilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, ia mengklaim KPK turut serta dalam pembentukan e-catalog.
Baca Selengkapnya
Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap berharap operasi tangkap tangan tidak dihapus.
Baca Selengkapnya
Luhut mengatakan harus membangun sistem agar tidak ada OTT.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, OTT KPK dilakukan secara serampangan. Dia juga kesal KPK asal menyadap ponsel pejabat negara.
Baca Selengkapnya
Mekanisme OTT yang selama ini dilakukan KPK, menjadi salah satu pembahasan menarik selama fit and proper test Capim.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III DPR dari fraksi PKB Hasbiallah Ilyas sepakat dengan penilaian Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut, bahwa OTT KPK kampungan.
Baca Selengkapnya
Selama ini, OTT merupakan cara yang kerap dipakai saat KPK ingin menangkap seseorang.
Baca Selengkapnya
Selain pencegahan, menurut Novel, dalam menangani kasus korupsi juga dibutuhkan penindakan dalam bentuk OTT yang sudah mendarah daging di KPK.
Baca Selengkapnya
Luhut menyebut berkurangnya OTT yang dilakukan KPK karena sistem pencegahannya berhasil.
Baca Selengkapnya