Capim Surya Tjandra: KPK tak bisa kerja sendiri, perlu dukungan DPR
Merdeka.com - Calon pimpinan KPK kembali diuji kelayakan oleh Komisi III DPR. Surya Tjandra dijadwalkan menjadi peserta pertama dalam fit and proper test hari ini, sementara Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman menjadi moderator.
Dalam uji kelayakan, Surya Tjandra mengatakan, untuk mencegah munculnya praktik tindak korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi tentu tidak bisa berjalan sendiri melainkan membutuhkan bantuan dan dukungan seluruh elemen masyarakat DPR dan pemerintah.
"KPK tidak bisa kerja sendirian, tapi perlu dukungan dari DPR yang merupakan representasi masyarakat, masyarakat dan pemerintah sebagai pelaksana amanah negara," katanya saat fit and proper test di DPR, Selasa (15/12).
-
Dukungan apa yang diberikan? Dalam kesempatan itu, para relawan memainkan lakon berjudul 'Gatotkaca Wisuda' dengan harapan Ganjar bisa memenangi Pilpres 2024.
-
Gimana cara dukung capres? Beragam cara dilakukan warga Jateng untuk mendukung capres pilihan untuk Pemilu 2024 mendatang.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Siapa capres yang didukung? Para dalang dan seniman dari berbagai daerah menggelar pentas wayang kolosal di Joglo Saestu Klaten.
-
Bagaimana cara untuk memberikan dukungan? Salah satunya yakni dengan memberikan kata-kata motivasi yang sarat semangat untuk timnas Indonesia.
-
Apa yang di dukung PPP? PPP resmi memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil untuk maju kembali sebagai cagub-cawagub di Pilkada Jawa Timur 2024.
Tjandra menuturkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mencontohi dukungan politik seperti yang saat ini terjadi di Hongkong yang sangat survive.
"KPK tidak bisa memusuhi politik tapi harus mendukung dengan tetap independen," ujarnya.
Menurut Tjandra, KPK perlu menjalin hubungan baik dengan seluruh elemen di lembaga pemerintah seperti mendatangi lembaga kepolisian, kejaksaan, DPR dan pemerintah dalam rangka berdiskusi. Bersilaturahmi dinilai sebagai momentum yang baik untuk saling menguatkan dan bukan berarti KPK tidak independen.
"Saya kira tidak, bukan dari situ ukurannya tapi independen itu ukuran dari bekerja KPK. Jadi KPK harus sangat paham politik tapi tidak boleh bermain politik, tidak boleh menjadi politisi. Dengan kata lain, saya mengharapkan diskusi bagaimana caranya membangun KPK ke depan," tegas dia.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca SelengkapnyaKejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.
Baca SelengkapnyaDia pun menyinggung soal Singapura yang bisa maju berkat supremasi hukum.
Baca SelengkapnyaChico menegaskan, posisi dari Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengoreksi dari undang-undang yang dihasilkan DPR.
Baca SelengkapnyaKPU akan melakukan konsultasi dengan DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Baca SelengkapnyaKPK buka suara usai dikritik habis-habisan oleh ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan.
Baca SelengkapnyaMenurut KPK, ego sektoral antar lembaga-lembaga tersebut masih terjadi sehingga menghambat koordinasi.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI sekaligus DPP PDIP Puan Maharani memberikan perkembangan soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI.
Baca Selengkapnya