Cara Cegah Lonjakan Covid-19 akibat Arus Urbanisasi Seusai Lebaran

Merdeka.com - Pemerintah perlu mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 usai Lebaran Idulfitri 2022. Selain karena adanya arus balik mudik, setelah Lebaran biasanya diwarnai urbanisasi.

Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan, antisipasi lonjakan kasus Covid-19 tidak hanya perlu dilakukan DKI Jakarta. Tapi juga daerah lainnya, seperti Medan, Bandung Raya, Semarang Raya, bahkan Bali.

"Kota-kota besar tentunya berpotensi menarik minat atau menjadi magnet orang datang pasca-Lebaran ini untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Apalagi ini tahun ketiga pandemi yang kita tahu dua tahun terakhir banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan," katanya kepada merdeka.com, Minggu (24/4).

Peran Posko Vaksinasi

Urbanisasi berisiko meningkatkan penularan Covid-19. Apalagi jika masyarakat dari pedesaan yang hendak masuk ke perkotaan belum mendapatkan vaksinasi lengkap atau booster.

Menurut Dicky, langkah antisipasi yang bisa diambil pemerintah di antaranya meningkatkan peran posko vaksinasi Covid-19. Vaksinasi bisa mengurangi risiko terjangkit Covid-19, sehingga lonjakan kasus bisa diredam.

"Khususnya yang mungkin tadi vaksin dua dosisnya belum atau tiga dosis tadi bisa dikejar. Sehingga saat terjadi arus balik, saat orang-orang ini masuk ke kota besar, mereka sudah pergi dengan membawa proteksi, sudah tervaksinasi, itu yang mengurangi risiko," jelasnya.

Kerja Sama Antardaerah

Dalam pelaksanaan vaksinasi, pemerintah di wilayah perkotaan perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah asal masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah tujuan urbanisasi perlu meningkatkan peran rukun tetangga (RT) untuk mengawasi warga baru.

"Sebetulnya lapor RT 1x24 jam itu tidak hilang. Itu bisa jadi juga alat kontrol bahwa mereka dipastikan sudah divaksin statusnya. Kalau belum, segera. Jadi satu anjuran bahwa yang bersangkutan diedukasi harus divaksin sebagai keamanan untuk dia sendiri dan masyarakat yang didatangi," ujarnya.

Dicky berpendapat, urbanisasi tidak bisa hanya ditangani dengan skrining Covid-19. Sebab, jumlah masyarakat yang akan diskrining terlalu besar, sedangkan kapasitas pemerintah terbatas.

"Enggak mungkin, sebanyak apa pun orang mau diskrining sulit," tandasnya.