Cara Ridwan Kamil 'Damaikan' 5 Daerah di Jabar yang Sering Bertengkar

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil membentuk badan baru sebagai koordinator sejumlah daerah aglomerasi dalam membenahi maupun mengatasi potensi bencana banjir atau longsor. Lembaga bernama Badan Pengelola Cekungan Bandung itu bertugas menjembatani agar solusi bisa direalisasikan tanpa hambatan administrasi atau ego sektoral.

Beberapa isu yang dikelola oleh Badan Pengelola Cekungan Bandung di antaranya mengenai tata ruang, sumber daya air, transportasi serta persampahan. Daerah yang harus diurusi adalah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi, termasuk Kabupaten Sumedang.

“Lima wilayah yang sering bertengkar, kurang koordinasi urusan banjir, saling menyalahkan, itu sekarang punya tempat formal untuk mengkoordinasikan,” kata Ridwan Kamil, Kamis (31/3).

“Kalau itu kompak rutin, insya Allah warga di lima wilayah ini akan merasakan manfaatnya karena mengelolanya tidak sendiri-sendiri. Jadi dalam teori pembangunan itu memang ada yang kelewat, di kota kabupaten itu ada tipe peradaban namanya aglomerasi,” ia melanjutkan.

Meski demikian, saat ini Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dengan kesekretariatan di Kantor Bappeda Jabar belum memiliki pimpinan definitif. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Jabar Taufik Budi Santoso sementara ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas.

Pria yang akrab disapa Emil ini mengaku sedang mencari sosok Kepala Badan yang akan membawahi lima wilayah menjadi koordinator, sekaligus melakukan penganggaran dan eksekusi program. Kriteria yang dicari adalah berasal dari Bandung Raya, memiliki kapasitas planologi dan berkomunikasi politik yang baik.

Dari sisi anggaran, sementara ini kebutuhan operasional akan dibebankan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, saat ada program, pemerintah kabupaten kota yang berada dalam wilayah aglomerasi bisa turut berkontribusi.

"Belum ada orang nomor satunya. Dicari orang yang mampu menjadi kepala badan yang membawahi lima wilayah untuk jadi koordinator. Kita mulai dari yang krisis dulu, kita selesaikan banjir, sampah itu urgent, transportasi karena kita ada lintas, ruas baru kita harus kompak dan sepakat, pembebasan lahan dan lainnya, terakhir tata ruang," jelasnya.

"Ini seperti Pemprov Jabar versi kecil yang mengurus lima wilayah. Nanti di bawah saya langsung dan ke menteri karena ada Perpresnya. Jadi atasan dari Kepala Badan ini dua, ke gubernur dan ke Menteri Bappenas,” kata Ridwan Kamil.

Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana berharap, keberadaan lembaga baru ini bisa menyelesaikan segala permasalahan yang menyangkut antarwilayah di aglomerasi Bandung Raya.

Yana, mencontohkan, permasalahan banjir di perbatasan Kota Cimahi dan Kota Bandung yang akhirnya bisa cepat ditangani. Pemkot Bandung sepakat mengerjakan konstruksi pengendalian banjir dan Pemkot Cimahi membebaskan lahannya.

"Akhirnya dengan kolaborasi seperti ini permasalahan banjir di dua wilayah itu selesai," sebut Yana.