Cari Formula Baru, Kapolri Setuju Jalur Sepeda di Sudirman-Thamrin Dibongkar

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mengevaluasi jalur sepeda di Jalan Sudirman-Jalan Thamrin. Sigit menyebut pihaknya akan membongkar jalur tersebut dan mempelajari jalur khusus sepeda di negara lain.

"Terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah permanen itu nanti dibongkar saja, kami akan studi banding ke beberapa negara, negara di dekat kita," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6).

Sigit menjelaskan, evaluasi tersebut agar ada pengaturan jalur antara sepeda balap dan sepeda lipat supaya menjadi tertib. Kemudian, diatur waktu dan luas wilayahnya.

"Sehingga pengaturan rute sepeda baik sepeda yang digunakan untuk bekerja dan olahraga terkait dengan jamnya kemudian pengaturan luas wilayahnya daerah mana saja," terangnya.

Sigit bilang, hal itu akan di koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi DKI. Serta para Kapolda di seluruh wilayah.

"Sehingga jalur sepeda bagi masyarakat tetap ada jamnya dibatasi sehingga tidak mengganggu para pengguna atau moda-moda yang memanfaatkan jalur tersebut ini terus kita perbaiki mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya," jelasnya.

Permintaan Komisi III

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi NasDem Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi jalur sepeda di Sudirman-Thamrin, Jakarta. Dia tak ingin ada diskriminasi antara road bike dan sepeda lipat.

"Mohon kiranya Pak Kapolri evaluasi tentang jalur permanen sepeda yang sudah ada di Sudirman-Thamrin, jangan sampai ada isu tentang diskriminasi baik sepeda road bike dan sepeda seli (sepeda lipat) sampai kemarin terjadi memecah belah perkataan yang tidak pantas disampaikan salah satu komunitas," katanya dalam rapat kerja komisi III dengan Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6).

Lebih lanjut, Sahroni menyinggung waktu bagi pesepeda yang dibolehkan hanya dua jam. Dia pun khawatir motor besar meminta jalur khusus di Sudirman-Thamrin.

"Sayang disayang ini adalah jalan umum yang para pesepeda pada saat sekarang hanya makan waktu dua jam, 22 jam di pakai pengguna lain. Jangan sampai pelaku permanen nanti semua pelaku motor hobi motor minta juga jalur motor khusus kayak harley dan superbike," tuturnya.

Maka dari itu, Sahroni meminta Kapolri mengevaluasi jalur tersebut. Bila perlu jalan terkait dibongkar agar pengguna moda transportasi bisa menggunakan jalur di Sudirman-Thamrin.

"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya terutama ada Korlantas disini untuk menyikapi jalur permanen di kaji ulang bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut," ujarnya.

"Bila ada risiko ditanggung masing-masing di jalan yang ada di jalan Sudirman-Thamrin," pungkas Sahroni.

Di kesempatan sama, Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem Taufik Basari juga mengomentari tren pengguna sepeda. Menurutnya, pengguna jalan dan pesepeda harus diberikan jalur yang adil.

"Saat ini atau beberapa waktu lalu sempat ramai di sosial media terkait dengan persepedaan, jadi fakta menunjukkan bahwa sepeda ini sedang tren, ada komunitas nya, ini juga bisa meningkatkan kesehatan dan gaya hidup yang baru juga menurut saya sangat positif," katanya.

"Tapi menurut saya ada permasalahan di jalan yang menurut saya baik itu para peseda dan masyarakat pengguna jalan harus diberikan fasilitas yang adil, yang bisa membuat semua terpenuhi hak hak hak nya untuk dibuat pengaturan pengaturan yang jelas," sambungnya.

Taufik berharap, Kapolri memberikan perhatian penuh terhadap pengaturan lalu lintas. Misalnya, jamnya di atur maupun rekayasa lalu lintas agar kepentingan masyarakat dan pesepeda tetap terpenuhi.

"Masyarakat merasa aman ketika menggunakan jalan, kemudian para pesepeda ini pun baik aman maupun tidak kemudian karena akibat adanya konflik dengan masyarakat membuat semangatnya jadi turun," ucapnya.

"Dua hal ini harus difasilitasi dengan baik Oleh karena itu saya mohon apa kebijakan ke depan dari Pak Kapolri terkait persoalan ini," pungkasnya.