Cari jejak suap proyek, Kementerian PU-Pera 12 jam digeledah KPK

Merdeka.com - Terkait kasus penerimaan suap proyek jalan di Pulau Seram di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali lakukan penggeledahan. Penggeledahan di Kantor Kemenpupera berlangsung hampir 12 jam.

"Kemarin, tepatnya pukul 5 sore penyidik menggeledah kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kebayoran Baru, Jakarta. Penggeledahan baru selesai dini hari tadi sekitar pukul 5 pagi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Kamis (24/3).

Harsa mengatakan, hasil penggeledahan penyidik mengamankan beberapa dokumen dan barang elektronik.

Dia menjelaskan penggeledahan dilakukan untuk kembali mencari 'jejak-jejak' kemungkinan adanya pihak lain turut terlibat proyek jalan tersebut. Namun, dia enggan menanggapi kemungkinan akan adanya tersangka baru di lingkup Kemenpupera.

"Karena untuk pendalaman penyelidikan maka selain memeriksa saksi penyidik juga melakukan penggeledahan," ujarnya.

Terhitung penyidik KPK sudah dua kali menggeledah kantor Kemenpupera. Pada hari Jumat pukul 10.00 WIB (15/1) penyidik menggeledah kantor Ditjen Bina Marga Kemenpupera, dari hasil penggeledahan penyidik mengamankan beberapa dokumen dan barang elektronik. Tidak hanya sampai disitu, pada hari yang sama penyidik juga menggeledah dua lokasi lain yaitu ruang kerja anggota komisi V DPR, Yudi Widiana dan Budi Supriyanto.

Lokasi terakhir penggeledahan dilakukan di kantor PT Windu Tunggal Utama (WTU), kawasan Blok M milik Abdul Khoir (AKH).

"Benar KPK melakukan penggeledahan di tiga tempat tersebut. Penyidik dalami dari hasil pemeriksaan tersangka, diduga ada jejak-jejak yang berkaitan dengan tersangka sehingga diperlukan menggeledah itu," ujar Pelaksana harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Jumat (15/1) lalu.

Sebelumnya, pada hari Rabu (13/1) lalu, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di berbeda tempat. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 6 orang. Namun KPK membebaskan 2 orang sopir karena tidak terbukti melakukan unsur pidana, kemudian sisanya resmi ditetapkan tersangka setelah melakukan pemeriksaan hampir 24 jam.

Keempat tersangka adalah Damayanti Wisnu Putranti anggota momisi V DPR RI fraksi PDIP, Julia Prasrtyarini atau Uwi dan Dessy A. Edwin, dari pihak swasta yang menerima suap sedangkan Abdul Khoir selaku Dirut PT Windu Tunggal Utama (WTU) sebagai pemberi suap. Selain itu pula KPK mengamankan SGD 99.000 sebagai barang bukti.

Atas perbuatannya, Damayanti, Julia, dan Dessy disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sementara Abdul Khoir dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun dalam pengembangan kasus KPK juga menetapkan Budi Supriyanto (BSU) sebagai tersangka, Rabu (2/3), lantaran diduga menerima uang panas proyek jalan tersebut. Penetapan Budi sebagai tersangka dengan surat perintah penyidikan (Sprindik) tertanggal 29 Februari.

Sama halnya dengan Damayanti, Dessy dan Julia, Budi disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.