Cari Kapolri baru, Jokowi tak akan libatkan KPK dan PPATK

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo kemungkinan besar batal melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Budi tersangkut kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terindikasi memiliki rekening gendut.

Saat itu Jokowi didorong melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak calon, namun diabaikan. Kali ini Jokowi pun kembali tak akan merangkul dua institusi tersebut.

"Tidak. Pasti tidak untuk melibatkan terutama KPK, karena ini sama-sama instansi penegak hukum. Jadi presiden ingin menjaga supaya secara ketatanegaraan interaksi antara Polri dan KPK itu sinerginya kuat," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana, Rabu (4/2).

"Dimulai dengan kalau ada proses internal pemilihan Kapolri, presiden akan mengikuti prosedur yang ada di undang-undang. Prosedur yang ada di undang-undang Polri, adalah Presiden mendapat pertimbangan dari Kompolnas," tambahnya.

Apakah pekan depan akan diumumkan? "Tidak ada arahan baru dari Presiden. Yang kami lihat pada dasarnya presiden sudah punya bayangan, putusan apa yang akan diambil. Presiden kemudian besok akan melakukan kunjungan kerja ke tiga negara, kemudian Presiden akan kembali. Dan pada saat kunjungan kerja jika ada keputusan yang diambil, kami sudah siap," jelasnya.

Disinggung apakah ada pihak-pihak memaksa pelantikan Budi Gunawan, Andi menegaskan hal itu tidak ada. Menurutnya, presiden juga sudah mempertimbangkan matang-matang untuk mengambil keputusan.

"Risikonya sudah dihitung matang-matang bahwa presiden bisa melakukan kunjungan luar negeri dan kalaupun keputusan itu mau diambil minggu depan setelah presiden kembali, risiko politiknya sudah dipikir matang-matang," katanya.

Andi juga tak dapat memastikan kapan Jokowi menyampaikan ke publik. "Presiden sudah mengatakan minggu depan, ya kami tunggu minggu depan," tandasnya. (mdk/did)