Cari Solusi Sengketa Lahan di Pancursari, Menteri ATR Hadi Tetap Izinkan Warga Panen
Merdeka.com - Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto meninjau lahan HGU PTPN XII Kebun Pancursari di Jawa Timur. Kedatangannya juga untuk berdialog perihal permasalahan lahan tersebut.
Mantan Panglima TNI itu memberikan instruksi agar menyelesaikan permasalahan sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Kasus ini sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu.
Versi PTPN, permasalahan sengketa lahan ini muncul disebabkan adanya kesalahan dalam menafsirkan Surat Keputusan (SK) yang sudah muncul, Sebelumnya. redistribusi lahan telah dilaksanakan oleh PTPN XII Pancursari mulai dari SK 2 dan SK 4 sampai munculnya sertifikat hak guna usaha (SHGU) nomor 2.
-
Apa yang dilakukan Panglima TNI terhadap kasus ini? Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan proses hukum terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran tindak pidana.
-
Kapan Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Panglima TNI? Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto adalah mantan Panglima TNI yang menjabat sejak 2017 sampai 2021.
-
Kenapa Ganjar melibatkan mantan Panglima TNI? Selain itu, Ketua Harian Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi juga mengisi posisi sebagai wakil ketua TPN Ganjar.
-
Apa tugas dari Panglima TNI? Dengan mempertimbangkan banyak aspek dan kepentingan nasional.
-
Apa yang dilakukan TNI? Peristiwa penyiksaan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga Papua diduga merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) viral di media sosial.
-
Siapa yang didoakan oleh mantan Panglima TNI? 'Siap, satu perempuan. Tamat SMA, sekarang sedang mencoba untuk masuk IPDN,' ungkap Kapten Pandjaitan.
Kesalahpahanan tersebut berujung penguasaan lahan oleh masyarakat. PTPN XII Pancursari bersama BPN mengaku telah memberikan sosialisasi berkaitan dengan Keputusan tersebut kepada warga penggarap lahan. Area seluas kurang lebih 500 hektar ini dikuasai oleh masyarakat. Dengan komoditas tanaman berkisar antara singkong, tebu, pisang.
Versi warga, lahan ini merupakan tanah peninggalan Kolonial Belanda yang dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia. Permasalahan karena belum ada kejelasan letak redistribusi lahan untuk tahun 1981 dan 1998 serta berapa sisa lahan yang belum dibagi. Warga meminta pemerintah untuk melakukan rekonstruksi dokumen dan lahan di lapangan agar semuanya jelas.
"Kalau saya tidak terjun langsung ke lapangan, saya tidak akan tahu permasalahannya. Saya mencari solusi yang terbaik untuk bapak dan ibu sekalian, yang masih menggarap di lahan yang bapak ibu duduki saat ini yang masuk dilahan PTPN XII siapa saja?" tanya Hadi di lokasi, Minggu (19/6).
"Semua Pak," dijawab serentak oleh masyarakat yang hadir.
Dia meminta agar masyarakat bersabar agar masalah ini cepat selesai. Hadi mempersilakan masyarakat untuk menggarap lahan itu sembari proses hukum berjalan.
"Bapak dan ibu, memang diperlukan kesabaran untuk memenuhi keinginan bapak dan ibu. Tapi bapak dan ibu yang masih menanam jagung, tebu dan sebagainya masih bisa di panen, silahkan di panen semuanya. Sambil menunggu proses yang sedang berjalan, disamping kami memikirkan bapak dan ibu, kami juga memikirkan PTPN XII," tegasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Reforma agraria dinilai bisa menjawab semua ragam konflik tanah masyarakat.
Baca SelengkapnyaAHY menekankan dirinya bersama Kementerian ATR/BPN tidak bisa bekerja sendirian.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa tanah atau lahan.
Baca SelengkapnyaPenyelesaian sengketa lahan jadi salah satu program yang bakal diakselerasi oleh Kementerian ATR/BPN, dalam kurun waktu sisa 8 bulan masa kabinet tersisa.
Baca SelengkapnyaPemberian sertifikat tanah diharapkan mampu mengurangi konflik masyarakat.
Baca SelengkapnyaProgram PTSL bertujuan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sertifikat tanah.
Baca SelengkapnyaBerikut momen eks Panglima TNI ajak Laksamana Yudo hingga Kabareskrim untuk membahas masalah penting.
Baca SelengkapnyaDalam forum GTRA tersebut dibahas beberapa permasalahan pertanahan yang dialami rakyat.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca SelengkapnyaPanglima mengatakan TNI Angkatan Darat selama ini memiliki lahan rawa yang cukup besar dan tersebar di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN berupaya menjalankan program Reforma Agraria yang berorientasi memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Baca SelengkapnyaMaruli menyebut AHY merespons dengan baik hal-hal yang disampaikan.
Baca Selengkapnya