Catatan ICW: Lima Tahun Pemerintahan Jokowi Isu Hukum dan HAM Masih Jadi Anak Tiri
Merdeka.com - Peneliti Hukum dalam Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menilai isu hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) belum menjadi prioritas selama lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi). Padahal menurut Donal, isu hukum dan HAM dan hukum tertuang secara jelas dalam dokumen Nawacita Presiden Jokowi.
"Menurut saya isu hukum, isu antikorupsi masih menjadi anak tiri dalam pemerintahan. Belum menjadi segmen utama yang diprioritaskan oleh pemerintah," kata Donal dalam diskusi bertema evaluasi Nawacita khusus bidang penegakan hukum dan HAM dan antikorupsi di kantor ICW, Jakarta Selatan, Rabu (17/7).
Donal menggarisbawahi, misalnya poin Nawacita Jokowi terkait poin keempat. Dalam poin keempat tersebut, Donal melanjutkan, pihaknya memberikan catatan khusus terkait komitmen Jokowi untuk mewujudkan hal itu.
-
Apa yang menjadi fokus Jokowi dalam masalah kesehatan di Indonesia? Jokowi tak mau peralatan kesehatan yang sudah ada seperti, MRI, USG hingga mamogram tak digunakan karena tak ada dokter spesialis.
-
Apa komitmen Ganjar Pranowo untuk hukum di Indonesia? 'Kami melihat terjadinya guncangan yang kuat dalam dunia hukum di Indonesia ketika ada kejadian putusan MK soal batas usia capres cawapres,' kata Chico kepada Liputan6.com, Minggu (3/12).
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
-
Apa yang digali Komnas HAM? Usman ditanya seputar peran Pollycarpus dan peran orang lain di tempat kejadian perkara kematian Munir. Komnas HAM juga bertanya sosok yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Menurut alumnus Universitas Andalas itu, secara umum agenda reformasi hukum yang didengungkan selama ini tidak mempunyai arah yang jelas. Terlebih lagi, ia melihat pemerintah terkesan hanya terfokus pada reformasi sektor perekonomian saja.
"Akibatnya isu hukum hanya dijadikan anak tiri untuk men-support agenda-agenda di sektor ekonomi," tegas Donal.
Selain itu, ia memandang bahwa di masa kepemimpinan Jokowi ini, penunjukan pimpinan lembaga penegak hukum masih syarat akan politik kepentingan dan bagi-bagi jabatan. Catatan lainnya dalam poin ini adalah pengelolaan dan pengawasan lembaga pemasyarakatan dirasa belum optimal.
"Hal ini terlihat dari kasus yang melibatkan oknum Lapas seperti praktik pungli, jual beli fasilitas, pelesiran, hingga suap," kata Donal.
"Tidak tercapainya agenda Nawacita dalam hal pengaturan RUU Perampasan Aset, RUU Kerjasama Timbal Balik dan RUU Pemberantasan Transaksi Tunai," lanjut Donal.
Sebagai informasi, Nawacita merujuk kepada visi-misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden/calon wakil presiden Joko Widodo/Jusuf Kalla berisi agenda pemerintahan pasangan itu.
Dalam visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar Pranowo memberikan penilaian 5 dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia era Jokowi.
Baca SelengkapnyaCapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo memberikan rapor 5 kepada pemerintah Presiden Jokowi dalam hal penegakan hukum dan HAM.
Baca SelengkapnyaPolitisi muda yang karib disapa Uki ini menambahkan doa agar Jokowi dan Mahfud MD untuk selalu sehat agar dapat merespons kritik Ganjar dengan kinerja.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden Ganjar Pranowo memberikan penilaian 5 dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Yasonna menanggapi rapor merah yang diberikan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum dan HAM di era Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaGanjar menyebut jeblok dan memberikan rapor lima kepada Jokowi soal penegakan hukum dan HAM.
Baca SelengkapnyaGanjar menyebut jeblok dan memberikan rapor lima kepada Jokowi soal penegakan hukum dan HAM.
Baca SelengkapnyaAktivis Aksi Kamisan ke-836 menyoroti tidak terealisasinya janji-janji keadilan bagi korban pelanggaran HAM selama 10 tahun berkuasa.
Baca SelengkapnyaSuarlin menjelaskan ada dua indikator penilaian dalam pemenuhan HAM.
Baca SelengkapnyaGanjar menyebut jeblok dan memberikan rapor lima kepada Jokowi soal penegakan hukum dan HAM.
Baca SelengkapnyaGanjar sebelumnya memberikan nilai 5 terhadap penegakan hukum saat ini.
Baca SelengkapnyaEks Ketua Komnas HAM mengatakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan yang kerap muncul ketika Pemilu.
Baca Selengkapnya