Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Catatan ICW: Lima Tahun Pemerintahan Jokowi Isu Hukum dan HAM Masih Jadi Anak Tiri

Catatan ICW: Lima Tahun Pemerintahan Jokowi Isu Hukum dan HAM Masih Jadi Anak Tiri Diskusi di Kantor ICW. ©Liputan6.com/Yopi

Merdeka.com - Peneliti Hukum dalam Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menilai isu hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) belum menjadi prioritas selama lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi). Padahal menurut Donal, isu hukum dan HAM dan hukum tertuang secara jelas dalam dokumen Nawacita Presiden Jokowi.

"Menurut saya isu hukum, isu antikorupsi masih menjadi anak tiri dalam pemerintahan. Belum menjadi segmen utama yang diprioritaskan oleh pemerintah," kata Donal dalam diskusi bertema evaluasi Nawacita khusus bidang penegakan hukum dan HAM dan antikorupsi di kantor ICW, Jakarta Selatan, Rabu (17/7).

Donal menggarisbawahi, misalnya poin Nawacita Jokowi terkait poin keempat. Dalam poin keempat tersebut, Donal melanjutkan, pihaknya memberikan catatan khusus terkait komitmen Jokowi untuk mewujudkan hal itu.

Menurut alumnus Universitas Andalas itu, secara umum agenda reformasi hukum yang didengungkan selama ini tidak mempunyai arah yang jelas. Terlebih lagi, ia melihat pemerintah terkesan hanya terfokus pada reformasi sektor perekonomian saja.

"Akibatnya isu hukum hanya dijadikan anak tiri untuk men-support agenda-agenda di sektor ekonomi," tegas Donal.

Selain itu, ia memandang bahwa di masa kepemimpinan Jokowi ini, penunjukan pimpinan lembaga penegak hukum masih syarat akan politik kepentingan dan bagi-bagi jabatan. Catatan lainnya dalam poin ini adalah pengelolaan dan pengawasan lembaga pemasyarakatan dirasa belum optimal.

"Hal ini terlihat dari kasus yang melibatkan oknum Lapas seperti praktik pungli, jual beli fasilitas, pelesiran, hingga suap," kata Donal.

"Tidak tercapainya agenda Nawacita dalam hal pengaturan RUU Perampasan Aset, RUU Kerjasama Timbal Balik dan RUU Pemberantasan Transaksi Tunai," lanjut Donal.

Sebagai informasi, Nawacita merujuk kepada visi-misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden/calon wakil presiden Joko Widodo/Jusuf Kalla berisi agenda pemerintahan pasangan itu.

Dalam visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ganjar Beri Rapor Merah untuk Penegakan Hukum dan HAM Era Jokowi: Jeblok, Poinnya 5!
Ganjar Beri Rapor Merah untuk Penegakan Hukum dan HAM Era Jokowi: Jeblok, Poinnya 5!

Ganjar Pranowo memberikan penilaian 5 dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia era Jokowi.

Baca Selengkapnya
Ganjar Beri Nilai 5 pada Jokowi soal Hukum dan HAM, Prabowo Cuma Tertawa dan Berkedip
Ganjar Beri Nilai 5 pada Jokowi soal Hukum dan HAM, Prabowo Cuma Tertawa dan Berkedip

Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo memberikan rapor 5 kepada pemerintah Presiden Jokowi dalam hal penegakan hukum dan HAM.

Baca Selengkapnya
Ganjar Beri Nilai 5 pada Penegakan Hukum, PSI: Bisa Jadi Masukan Jokowi Evaluasi Mahfud MD
Ganjar Beri Nilai 5 pada Penegakan Hukum, PSI: Bisa Jadi Masukan Jokowi Evaluasi Mahfud MD

Politisi muda yang karib disapa Uki ini menambahkan doa agar Jokowi dan Mahfud MD untuk selalu sehat agar dapat merespons kritik Ganjar dengan kinerja.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Makin Tajam Kritik Ganjar ke Jokowi soal Hukum Jeblok, Poinnya 5!
VIDEO: Makin Tajam Kritik Ganjar ke Jokowi soal Hukum Jeblok, Poinnya 5!

Calon Presiden Ganjar Pranowo memberikan penilaian 5 dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.

Baca Selengkapnya
Rapor Merah Ganjar Soal Penegakan Hukum dan HAM, Menteri Yasonna: Kami Melakukan Yang Terbaik
Rapor Merah Ganjar Soal Penegakan Hukum dan HAM, Menteri Yasonna: Kami Melakukan Yang Terbaik

Hal itu dikatakan Yasonna menanggapi rapor merah yang diberikan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum dan HAM di era Presiden Joko Widodo

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla Setuju dengan Ganjar Pranowo: Penegakan Hukum Era Jokowi Dinilai Jeblok
Jusuf Kalla Setuju dengan Ganjar Pranowo: Penegakan Hukum Era Jokowi Dinilai Jeblok

Ganjar menyebut jeblok dan memberikan rapor lima kepada Jokowi soal penegakan hukum dan HAM.

Baca Selengkapnya
Ganjar Nilai 5 Penegakan Hukum Era Jokowi, TKN Prabowo-Gibran: Sampaikan Itu ke Mahfud MD
Ganjar Nilai 5 Penegakan Hukum Era Jokowi, TKN Prabowo-Gibran: Sampaikan Itu ke Mahfud MD

Ganjar menyebut jeblok dan memberikan rapor lima kepada Jokowi soal penegakan hukum dan HAM.

Baca Selengkapnya
FOTO: Aksi Kamisan Terakhir di Pemerintahan Jokowi, Aktivis Bacakan Surat Penuh Kekecewaan
FOTO: Aksi Kamisan Terakhir di Pemerintahan Jokowi, Aktivis Bacakan Surat Penuh Kekecewaan

Aktivis Aksi Kamisan ke-836 menyoroti tidak terealisasinya janji-janji keadilan bagi korban pelanggaran HAM selama 10 tahun berkuasa.

Baca Selengkapnya
Beda Raport Kebebasan Berpendapat Era SBY dan Jokowi selama 10 Tahun Berkuasa
Beda Raport Kebebasan Berpendapat Era SBY dan Jokowi selama 10 Tahun Berkuasa

Suarlin menjelaskan ada dua indikator penilaian dalam pemenuhan HAM.

Baca Selengkapnya
Ganjar Beda dengan Mahfud soal Nilai Penegakan Hukum Era Jokowi, Ini Kata Puan
Ganjar Beda dengan Mahfud soal Nilai Penegakan Hukum Era Jokowi, Ini Kata Puan

Ganjar menyebut jeblok dan memberikan rapor lima kepada Jokowi soal penegakan hukum dan HAM.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Arsjad Rasjid Soal Pandangan Ganjar dan Mahfud Terkait Penilaian Penegakan Hukum
Penjelasan Arsjad Rasjid Soal Pandangan Ganjar dan Mahfud Terkait Penilaian Penegakan Hukum

Ganjar sebelumnya memberikan nilai 5 terhadap penegakan hukum saat ini.

Baca Selengkapnya
Tanggapi Debat Capres, Mantan Ketua Komnas HAM: Isu Pelanggaran HAM Seumur Hidup akan Dipersoalkan
Tanggapi Debat Capres, Mantan Ketua Komnas HAM: Isu Pelanggaran HAM Seumur Hidup akan Dipersoalkan

Eks Ketua Komnas HAM mengatakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan yang kerap muncul ketika Pemilu.

Baca Selengkapnya