Catatan Walhi Jelang Pidato Presiden di Sidang Tahunan MPR

Merdeka.com - Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) tahun 2020 digelar hari ini Jumat 14 Agustus 2020 di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Jakarta. Agenda Sidang Tahunan MPR RI digelar bersamaan dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam menyampaikan RAPBN 2021.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memberikan catatan menjelang pidato presiden tersebut. Walhi menyoroti keputusan MPR yang mengeluarkan produk nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (TAP MPR Nomor IX/MPR/2001). WALHI juga menyinggung Jokowi yang tidak menaruh perhatian terkait keputusan MPR tersebut.

"TAP MPR IX/2001 lahir guna menjawab persoalan kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan sosial-ekonomi, dan kerusakan lingkungan akibat praktik buruk mengoperasikan politik, hukum, dan ekonomi selama Orde Baru benar-benar dilupakan oleh Pemerintah, DPR dan MPR,” ujar Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi merdeka.com, Jumat (14/8).

Walhi menyebut ketetapan MPR yang ditetapkan pada 9 November 2001 ini memberi perintah tegas kepada Presiden bersama DPR untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Mereka diperintahkan untuk mengevaluasi dan selanjutnya mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksana yang bertentangan dengan semangat pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Selanjutnya, Presiden diperintahkan untuk melakukan penataan ulang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan mengedepankan teknologi ramah lingkungan. Pelaksanaan dua perintah pokok TAP MPR ini selanjutnya diperintahkan untuk dilaporkan Presiden setiap sidang tahunan MPR.

Sepanjang sejarahnya, catatan Walhi, tidak ditemukan informasi pelaporan pelaksanaan perintah TAP MPR ini dalam sidang tahunan MPR, termasuk selama lima tahun pertama pemerintahan Jokowi.

Nur Hidayati menegaskan pidato Presiden kali ini diyakini akan diawali potret krisis, dari situasi pandemi Covid-19 hingga pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka minus. Selanjutnya, Presiden Jokowi akan mengajak kita semua bergandeng tangan, bersolidaritas, dan menawarkan investasi sebagai solusi lepas dari krisis.

“Apabila tawaran solusi investasi benar disampaikan Presiden, sama artinya presiden mengulang dan melanjutkan kebijakan Orde Baru yang gemar mejual cepat nan murah sumber daya alam. Karena itu, jika benar forum sidang tahunan kali ini berlangsung demikian, maka ini menjadi panggung nyata pengkhianatan kepada rakyat. Catat! Presiden dan MPR berkhianat terhadap perintah TAP MPR IX/2001,” sebut Nur Hidayati.

WALHI telah berulang kali memotret ketimpangan penguasaan sumber agraria dan sumber daya alam. Dalam catatan WALHI, sekitar 61,46% daratan Indonesia dikuasai oleh konglomerat dan oligarki untuk bisnis kehutanan, pertambangan, dan migas. Bahkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2013 mencatat ratio gini penguasaan lahan telah menyentuh angka 0,68. Hal itu berarti bahwa 68% lahan di Indonesia hanya dikuasai 1% penduduk.

Dominasi penguasaan ruang ini juga turut mengakibatan kerusakan lingkungan dan turut meningkatkan pertumbuhan bencana ekologis tiap tahunnya. Salah satu contohnya, kejadian banjir dan longsor di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Pemerintah secara terbuka mengakui peristiwa ini terjadi karena praktik deforestasi yang salah satunya dipergunakan untuk perkebunan sawit.

“Jika perkembangan pelaksanaan TAP MPR IX/2001 kembali tidak dilaporkan, maka ini mempertegas fakta bahwa Presiden dan DPR sama sekali tidak menaruh perhatian untuk melaksanakan kewajiban TAP MPR IX/2001. Pengesahaan RUU Perubahan UU Minerba pada Mei lalu dan getolnya pemerintah dan DPR untuk mendorong paket omnibus law, khususnya RUU Cipta Kerja, menjadi bukti bahwa produk hukum yang didorong tidak untuk kepentingan rakyat dan lingkungan hidup. Dengan begitu, proses legislasi berlangsung hanya sekadar untuk melayani kepentingan investasi. Dan ini sangat bertentangan dengan semangat TAP MPR IX/2001." (mdk/gil)