Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Catut nama Menteri Yuddy, kader Hanura Wahyu Dewanto menghilang

Catut nama Menteri Yuddy, kader Hanura Wahyu Dewanto menghilang Wahyu Dewanto. ©2016 dprd-dkijakartaprov.go.id

Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Hanura, Muhammad Ongen Sangaji, menanggapi kasus catut nama MenPAN-RB, Yuddy Chrisnandi, yang menyeret nama politikus Hanura di DPRD DKI, Wahyu Dewanto Suripman. Dalam surat yang beredar, pihak KemenPAN-RB bersurat ke Kementerian Luar Negeri agar memberi tahu Konjen Australia menyiapkan fasilitas untuk Wahyu yang akan berlibur ke Sydney bersama istri dan anak-anaknya.

Sebagai pimpinan Wahyu di Fraksi Hanura DPRD DKI, Ongen mengaku tahu soal surat Wahyu yang berisi permintaan fasilitas selama berlibur.

"Terkait surat menyurat kami tak tahu menahu tentang itu. Kami baru tahu dari pemberitaan yang ada," kata Ongen di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (1/4).

Namun, dia membenarkan, beberapa waktu lalu Wahyu sempat minta izin akan berlibur bersama keluargnya ke Sydney. Dia pun mengizinkan, tanpa tahu ada surat permintaan fasilitas pada Konjen Australia.

"Jadi gini, sebelum dia berangkat ke Sydney, dia sudah ketemu saya minta izin mau ngajak anak dan istrinya jalan-jalan ke Sydney dan sebagai ketua fraksi saya izinkan. Sebatas itu. Tapi setelah surat itu beredar, saya juga bingung kok fasilitas negara dipakai wahyu," tambahnya.

surat permohonan fasilitasi

Surat permohonan fasilitasi ©2016 merdeka.com/istimewa

Setelah mendapat kabar itu, Ongen coba menghubungi yang bersangkutan untuk mengklarifikasi.

"Tapi HP-nya off, saya sudah Whatsapp agar segera kembali dan klarifikasi tentang surat itu, dan apa yang dia lakukan di Sydney sampai ada surat yang luar biasa seperti itu, yang menurut saya tak harus sampai seperti itu," tegasnya.

Disinggung apakah ada sanksi yang diberikan pada Wahyu, Ongen mengaku tak bisa banyak berkomentar. "Wahyu itu orang DPP, jadi itu kewenangan DPP. Kalau di DPD sudah pasti ada sanksinya. Namun kalau ada di DPP maka itu kewenangan DPP. DPP pasti punya sikap sendiri, DPP akan panggil dan saya juga akan panggil," ujarnya.

"Tapi tentunya dia salah, saya sebagai ketua fraksi dan kader partai itu salah karena itu fasilitas negara," tutupnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Penuhi Panggilan KPK: Kita Harap Harun Masiku Segera Ditangkap
Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Penuhi Panggilan KPK: Kita Harap Harun Masiku Segera Ditangkap

Wahyu menyebut dirinya membawa dokumen untuk diperlihatkan kepada penyidik dalam proses pemeriksaan.

Baca Selengkapnya
Respons Santai Mendes Yandri soal Heboh Edaran Haul Keluarga Berstempel & Kop Kementerian Kumpulkan Perangkat Desa
Respons Santai Mendes Yandri soal Heboh Edaran Haul Keluarga Berstempel & Kop Kementerian Kumpulkan Perangkat Desa

Dalam undangan yang beredar menggunakan kop Kementerian dan juga tertera stempel logo Garuda.

Baca Selengkapnya
Istana Wanti-Wanti Menteri Kabinet Merah Putih Tak Asal Pakai Kop Surat Kementerian buat Acara Pribadi
Istana Wanti-Wanti Menteri Kabinet Merah Putih Tak Asal Pakai Kop Surat Kementerian buat Acara Pribadi

Alasannya, dalam kop surat tersebut Yandri mengatasnamakan kementeriannya dan atribusinya sebagai menteri.

Baca Selengkapnya
Heboh Acara Haul Digelar Menteri Desa Dikaitkan dengan Pilkada, Begini Kata Yandri Susanto
Heboh Acara Haul Digelar Menteri Desa Dikaitkan dengan Pilkada, Begini Kata Yandri Susanto

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik acara haul ke-2 ibunda Menteri Desa Yandri Susanto.

Baca Selengkapnya
Buntut Surat Berkop Kemendes, Yandri Susanto dan Istri Dilaporkan ke Bawaslu
Buntut Surat Berkop Kemendes, Yandri Susanto dan Istri Dilaporkan ke Bawaslu

Muhamad Riki Setiawan, koordinator Tim Tampung Demokrasi Kabupaten Serang mengatakan pelaporan tersebut terkait netralitas pejabat.

Baca Selengkapnya
KPK Blak-blakan Alasan Cegah Yasonna Laoly Keluar Negeri
KPK Blak-blakan Alasan Cegah Yasonna Laoly Keluar Negeri

Pencegahan terhadap Yasonna bersamaan dengan larangan bepergian keluar negeri kepada Hasto.

Baca Selengkapnya
Kata Menkumham Yasonna Laoly soal Keberadaan Harun Masiku
Kata Menkumham Yasonna Laoly soal Keberadaan Harun Masiku

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly buka suara apakah Imigrasi telah melacak keberadaan buronan kasus korupsi, Harun Masuki.

Baca Selengkapnya
PDIP Siapkan Langkah Hukum untuk Lawan KPK Usai Hasto dan Yasonna Dicegah Keluar Negeri
PDIP Siapkan Langkah Hukum untuk Lawan KPK Usai Hasto dan Yasonna Dicegah Keluar Negeri

Saat ini, lanjut Ronny, PDIP sedang mempersiapkan langkah hukum untuk Hasto dan Yasonna.

Baca Selengkapnya
Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Diperiksa KPK Kasus Koupsi Hasto
Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Diperiksa KPK Kasus Koupsi Hasto

Wahyu belum bisa menyampaikan lebih lanjut soal pemeriksaan dirinya kali ini.

Baca Selengkapnya
Menag Yaqut Klaim Tak Terima Panggilan dari Pansus Haji: Apakah Suratnya Salah Alamat
Menag Yaqut Klaim Tak Terima Panggilan dari Pansus Haji: Apakah Suratnya Salah Alamat

Menurut Yaqut, dirinya tidak sedang mencari alasan tidak mendapat undangan hanya untuk mengabaikan Pansus.

Baca Selengkapnya
Menkumham Yasonna Klaim Pemerintah Tak Lindungi Harun Masiku: Enggaklah, Mana Berani
Menkumham Yasonna Klaim Pemerintah Tak Lindungi Harun Masiku: Enggaklah, Mana Berani

Yasonna Pastikan Pemerintah Tak Lindungi Harun Masiku: Enggaklah, Mana Berani

Baca Selengkapnya
Yasonna Laoly Dicegah KPK 6 Bulan ke Depan setelah Bersaksi soal Pelarian Harun Masiku
Yasonna Laoly Dicegah KPK 6 Bulan ke Depan setelah Bersaksi soal Pelarian Harun Masiku

KPK mencegah mantan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasona H Laoly ke luar negeri usai memberikan kesaksian tentang jalur pelarian Harun Masiku.

Baca Selengkapnya