Cegah aksi terorisme, Jokowi minta intelijen tingkatkan kemampuan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas dengan agenda program pencegahan terorisme dan deradikalisasi di Kantor Presiden. Dalam ratas ini, dibahas apakah pemerintah akan memutuskan untuk melakukan revisi UU No 15 Tahun 2003 ataukah menerbitkan Perppu. Pemerintah juga membuka peluang untuk membuat UU baru terkait pencegahan aksi terorisme.

"Beberapa hari lalu saya bertemu pimpinan lembaga negara, dalam pertemuan itu disampaikan pencegahan terorisme dipandang perlu dan sangat mendesak. Perlu payung hukum yang lebih kuat‎, komprehensif, sehingga aparat keamanan tidak ragu melakukan penindakan," kata Jokowi di Istana, Jakarta, Kamis (21/1).

Dalam kesempatan ini, Presiden memerintahkan kepada Panglima TNI, Kapolri, BIN dan BNPT untuk memperkuat sinergisitas dalam pencegahan terorisme. Jokowi mengharapkan semua lembaga untuk tidak mengedepankan egonya.

"Dan saya ingin komunikasi intelijen lebih meningkatkan kemampuan, kontra teror, deteksi, cegah, tangkal teror. Harus fokus, pada pelemahan kekuatan terorisme, mulai dari ideologi, kepemimpinan, jejaring, organisasi, dan aksi terorisme," jelas Jokowi.

Selain itu, Presiden juga minta kepad‎a Kemenkum HAM, Kementerian Agama, Kominfo dan BNPT untuk lebih fokus dalam upaya kontra radikalisasi di masyarakat.

"Terutama pada melanjutkan program deradikalisasi terhadap napi dan mantan napi terorisme, deradikalisasi harus diikuti upaya pemantauan, pendampingan, kepada para mantan napi teroris setelah kembali ke masyarakat," tutup Jokowi.