Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Cegah Faskes Kolaps, Jokowi Harus Tarik 'Rem' Redam Covid-19

Cegah Faskes Kolaps, Jokowi Harus Tarik 'Rem' Redam Covid-19 Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Lonjakan penularan Covid-19 pascalibur Lebaran berdampak pada meroketnya angka keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Berdasarkan data Kemenkes per Sabtu (12/6), BOR 4 provinsi bahkan sudah melewati batas WHO 60 persen, yakni DKI Jakarta (68%), Jawa Tengah (67%), Jawa Barat (65%) dan Kalimantan Barat (63%). Khusus di RSD Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, bahkan BOR sudah sampai 75%.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mengungkapkan, angka BOR di 4 provinsi tersebut amat sangat mengkhawatirkan. Apalagi beberapa laporan dari daerah menyebutkan, ada pasien yang pingsan saat mengantre untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan ada pula yang meninggal dunia saat baru masuk UGD. Ini adalah prakondisi faskes yang terancam kolaps.

“Melihat kondisi demikian, pemerintah harus melakukan langkah luar biasa untuk meredam angka penularan, dan mengantisipasi agar faskes tidak kolaps karena BOR melampaui batas. Langkah luar biasa tersebut harus dilakukan secara nasional, tidak cukup dengan PPKM Mikro yang selama ini dilakukan,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/6).

Orang lain juga bertanya?

Dalam kondisi darurat seperti ini, Politikus PDIP ini menegaskan, pemerintah pusat harus menarik rem darurat penanganan Covid-19. Sehingga nantinya tidak lagi penanganan Covid-19 berdasarkan sistem zonasi merah, oranye, kuning, hijau sebagaimana aturan PPKM Mikro.

Alasannya, Menkes Budi Gunadi Sadikin pernah mengungkapkan indikasi bahwa ada pemerintah daerah yang dengan sengaja mengurangi testing hanya demi mengejar status zona hijau di wilayahnya.

“Dalam kondisi ledakan Covid-19 di depan mata ini, seluruh pemangku kebijakan dan pemimpin-pemimpin daerah harus terbuka dan jujur tentang kondisi kesehatan di wilayahnya. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Selebihnya, biar pemerintah pusat yang cepat ambil kendali supaya ledakan Covid-19 yang mungkin terjadi tidak sampai sedestruktif seperti di India,” tutup Charles.

Untuk diketahui, Kementerian Kesehatan melaporkan penambahan kasus positif Covid-19 pada Minggu (13/6) sebanyak 9.868 kasus. Dengan pertambahan ini, akumulasi kasus menjadi 1.911.358 kasus.

Penambahan kasus positif ini sendiri berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 70.468 spesimen. Kementerian Kesehatan juga mencatat terjadi peningkatan kasus aktif sebanyak 5.064 kasus menjadi 113.388 kasus. Sementara itu, masih ada 108.997 kasus suspek.

Sementara itu, untuk kasus meninggal hari ini bertambah 149 kasus. Sehingga secara total 52.879 orang meninggal dunia akibat Covid-19. Pasien sembuh dari Covid-19 bertambah 4.655 kasus. Sehingga total, 1.745.091 orang Indonesia sudah sembuh dari Covid-19.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
BPJS Kelas 1, 2 dan 3, DPR RI akan Panggil Kemenkes dan BPJS
BPJS Kelas 1, 2 dan 3, DPR RI akan Panggil Kemenkes dan BPJS

BPJS Kelas 1, 2 dan 3, DPR RI akan Panggil Kemenkes dan BPJS

Baca Selengkapnya
DPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap
DPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap

DPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K

Baca Selengkapnya
Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 JN.1 di Batam Meninggal Dunia
Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 JN.1 di Batam Meninggal Dunia

Pasien mengembuskan napas terakhir di RS Embung Fatimah pada 18 Desember 2023.

Baca Selengkapnya
57 Petugas Pemilu 2024 Meninggal Dunia, Paling Banyak Anggota KPPS
57 Petugas Pemilu 2024 Meninggal Dunia, Paling Banyak Anggota KPPS

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi merinci data petugas pemilu yang meninggal dunia.

Baca Selengkapnya
DPR Apresiasi Polda Jatim yang Pantau Kesehatan  Petugas KPPS saat Pemilu 2024
DPR Apresiasi Polda Jatim yang Pantau Kesehatan Petugas KPPS saat Pemilu 2024

Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim.

Baca Selengkapnya
Menkes Beberkan 400.000 Petugas Pemilu Berisiko Tinggi Meninggal Dunia Tapi Lolos Screening
Menkes Beberkan 400.000 Petugas Pemilu Berisiko Tinggi Meninggal Dunia Tapi Lolos Screening

Dari data terbarunya, ada 84 petugas pemilu yang meninggal dunia dengan rincian 71 dari unsur KPU dan 13 dari Bawaslu

Baca Selengkapnya
Moeldoko Minta Kesehatan Petugas Pemilu Dijaga: Jangan karena Keteledoran Muncul Korban Besar
Moeldoko Minta Kesehatan Petugas Pemilu Dijaga: Jangan karena Keteledoran Muncul Korban Besar

Moeldoko mewanti, jangan sampai ada keteledoran dalam memberikan layanan kesehatan bagi petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca Selengkapnya
Kasus Covid-19 di Sumsel Naik Drastis usai Libur Nataru, 1 Orang Meninggal
Kasus Covid-19 di Sumsel Naik Drastis usai Libur Nataru, 1 Orang Meninggal

Kemenkes RI sudah mengirimkan vaksin Inavac ke Dinkes Sumsel.

Baca Selengkapnya
Kemenkes Sebut 94 Petugas Pemilu Meninggal Dunia, Mayoritas karena Penyakit Jantung
Kemenkes Sebut 94 Petugas Pemilu Meninggal Dunia, Mayoritas karena Penyakit Jantung

Kementerian Kesehatan juga menyatakan bahwa ada 13.675 petugas pemilu yang tengah dirawat.

Baca Selengkapnya
Tiga Petugas KPPS Meninggal di Sumsel dan 1.202 Sakit usai Rekapitulasi Suara
Tiga Petugas KPPS Meninggal di Sumsel dan 1.202 Sakit usai Rekapitulasi Suara

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Ishaq Iskandar mengungkapkan jumlah petugas KPPS yang sakit jumlahnya terus bertambah.

Baca Selengkapnya
Adu Solusi 3 Capres: Pelayanan Kesehatan Tanpa Diskriminasi, Siapa yang Terbaik?
Adu Solusi 3 Capres: Pelayanan Kesehatan Tanpa Diskriminasi, Siapa yang Terbaik?

Para Capres memiliki solusi dalam mewujudkan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi bagi seluruh lapisan masyarakat

Baca Selengkapnya
15 Persen Anggota KPPS Berusia Lebih dari 55 Tahun
15 Persen Anggota KPPS Berusia Lebih dari 55 Tahun

PSC 119 merupakan layanan cepat tanggap darurat untuk masyarakat, termasuk anggota KPPS.

Baca Selengkapnya